Mengamati perjalanan pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, ternyata masih banyak permasalahan yang dihadapi. Dalam pelaksanaannya, banyak terjadi kontroversi dan penyimpangan dari semangat otonomi daerah itu sendiri. Oleh sebab itu, penyelenggaraan otonomi daerah harus diiringi dengan reformasi birokrasi yang diharapkan akan mengubah paradigma kenerja brokrasi penyelenggara pemerintah daerah. Reformasi kinerja penyelenggara pemerintahan daerah dapat dipraktikkan dengan menerapkan prinsip-prinsip goog governance ataupun reinverting goverment sebagai alternatif pelaksanaan peningkatan kinerja penyelenggara pemerintah daerah. (Prof. Dr. H. Deddy Ismatullah, S.H., M.H.)