Sertipikat merupakan alat bukti hak atas tanah yang memuat data fisik dan data yuridis bidang tanah. Kenyataan yang terjadi adalah sertipikat belum sepenuhnya dapat memberikan kepastian hukum mengenai subjek, objek dan haknya, karena masih terjadi masalah pertanahan. Meskipun masalah tersebut sudah dapat diselesaikan tidak menutup kemungkinan di kemudian hari akan
terjadinya sengketa lagi. Salah satu contohnya adalah adanya tumpang tindih sertipikat hak milik atas tanah di Desa Guwosari Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul.

Berdasarkan hal tersebut di atas, perlu adanya penelitian kasus tumpang tindih sertipikat hak atas tanah di Desa Guwosari, Kecamatan Pajangan,Kabupaten Bantul dengan fokus pembahasan penyebab terjadinya tumpang tindih sertipikat hak atas tanah dan cara penyelesaiannya yang dilakukan oleh Kantor
Pertanahan Kabupaten Bantul. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dan yuridis normatif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka sebagai bahan hukum dan wawancara sebagai bahan non hukum, serta mengunakan teknik analisis deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan: pertama, Penyebab terjadinya tumpang tindih sertipikat ada 2 (dua) faktor, yaitu (1) faktor internal, yaitu penerapan asas contradictoir delimitatie hanya formalitas dan tidak dilakukannya plotting bidang tanah pada peta pendaftaran. (2) Faktor Eksternal, yaitu: terjadi penyerobotan tanah, adanya pemanfaatan data yang tidak up date, keterangan yang tidak benar, dan penunjukan batas-batas bidang tanah yang tidak benar. Kedua penyelesaian yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul, yaitu melalui
pembatalan sertipikat sesuai dengan PMNA/KaBPN No. 3 Tahun 2011 tentang Pengkajian, Pengelolaan dan Penaganan Kasus Pertanahan.