Dalam rangka mewujudkan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI) ditugaskan untuk mengelola pertanahan yang ada di wilayah Indonesia. Untuk pengelolaan pertanahan, dibutuhkan data dan informasi yang berkaitan dengan pertanahan yang salah satunya diperoleh melalui kegiatan Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T).

Hasil kegiatan IP4T bukan merupakan produk akhir namun merupakan data yang dapat digunakan sebagai dasar kegiatan pertanahan lainnya seperti kegiatan pendaftaran tanah. Begitu juga dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan, hasil dari kegiatan IP4T ditindaklanjuti dengan pensertifikatan tanah. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja yang dicapai dalam kegiatan Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) di Kabupaten Magetan, dan bagaimana manfaat hasil kegiatan IP4T di Kabupaten Magetan terhadap kegiatan pendaftaran tanah.

Untuk memperoleh jawaban atas masalah tersebut, maka digunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode penelitian ini digunakan untuk mendeskripsikan capaian pelaksanaan kegiatan IP4T dan manfaatnya terhadap pelaksanaan perndaftaran tanah.

Berdasarkan analisis terhadap hasil penelitian, maka diketahui capaian kegiatan IP4T di Kabupaten Magetan meliputi data dan peta penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaaatan tanah, Peta Bidang, Gambar Ukur, dan Peta Pendaftaran. Hasil kegiatan IP4T, khususnya yang berasal dari kegiatan pengukuran dan pemetaan bidang tanah terbagi menjadi data yang akurat dan data yang belum akurat.

Data yang akurat pada hakekatnya dapat langsung dimanfaatkan untuk kegiatan pendaftaran tanah sehingga dapat mempercepat pelaksanaan pendaftaran tanah. Selain itu, adanya data yang akurat juga dapat meningkatkan kepastian hukum dari suatu bidang tanah.

Sedangkan data yang belum akurat tidak dapat mempercepat dan meningkatkan jaminan kepastian hukum kegiatan pendaftaran tanah. Data dan informasi hasil inventarisasi yang lainnya digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pertanahan seperti untuk bahan pertimbangan dalam pengambilan suatu kebijakan.