Tanah aset pemerintah adalah tanah-tanah yang dikuasai oleh instansi pemerintah baik pusat maupun daerah. Tanah aset pemerintah dalam hal ini adalah tanah asset pemerintah kabupaten jepara. Didalam pasal 49 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan bahwa barang
milik Negara / daerah yang berupa tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Pusat/ Daerah harus disertipikatkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia / Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Kegiatan pensertipikatan tanah aset
pemerintah juga berperan dalam menunjang tertib administrasi pertanahan di BPN RI.

Tujuan penelitian ini adalah 1) mendeskripsikan implementasi
pengelolaan tanah aset Pemerintah di Kabupaten Jepara dalam menunjang tertib administrasi pertanahan di dalam praktiknya 2) mendeskripsikan kendala dan solusi pengelolaan tanah aset Pemerintah di Kabupaten Jepara dalam menunjang tertib administrasi pertanahan.

Metode penelitian yang digunakan penelitian ini merupakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini mendeskripsikan fenomena-fenomena atau keadaan yang terjadi pada saat ini berkaitan dengan pengelolaan tanah aset pemerintah di Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah,
kendala-kendala yang dihadapi serta upaya penyelesaiannya, sehingga terjadi sinergi yang baik dalam menunjang tertib administrasi pertanahan. Untuk pengumpulan data dilakukan dengan Pendekatan dokumentasi dan survei. Satuan analisis dalam objek penelitian ini adalah bidang-bidang tanah aset pemerintah yang ada di Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah.

Analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dengan logika ilmiah dengan penekanannya menjawab
pertananyaan penelitian melalui cara-cara berfikir formal dan argumentatif Berdasarkan hasil penelitian dan analisis pengelolaan tanah aset pemerintah kabupaten jepara dalam menunjang tertib administrasi pertanahan,maka diketahui 1.a) Teknis implementasi pengelolaan tanah asset pemerintah
meliputi: Pengadministrasian tanah asset, Pengamanan tanah asset, Pemeliharaan dan Pengawasan; b) implementasi non teknis meliputi, Hibah dua kendaraan,Forum silahturahmi dan koordinasi antar instansi pemerintah, Acara tatap muka
langsung dengan masyarakat; c) tertib administrasi pertanahan yaitu keadaan dimana untuk setiap bidang tanah telah tersedia aspek-aspek ukuran fisik,penguasaan penggunaan, jenis hak dan kepastian hukumnya yang dikelola dalam sistem informasi pertanahan lengkap, serta terdapat mekanisme prosedur, tata kerja pelayanan dibidang pertanahan yang sederhana, cepat dan massal yang dilaksanakan secara tertib dan konsisten. 2. Kendala-kendala dalam menunjang
tertib administrasi pertanahan meliputi beberapa hal yaitu kendala internal pemkab jepara, kendala internal kantor pertanahan, kendala eksternal pemkab jepara dan kantor pertanahan.