Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pensertipikatan tanah melalui Program UMK guna peningkatan akses permodalan, untuk mengetahui penyebab masyarakat pelaku UMK tidak memanfaatkan sertipikat hak atas tanahnya.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Penelitian ini dilaksanakan terhadap peserta program sertipikasi hak atas tanah guna peningkatan akses permodalan pada tahun anggaran 2012 di Kelurahan Lamangga dan Kelurahan Baadia Kecamatan Murhum, Kelurahan Lipu dan Kelurahan Katobengke Kecamatan Betoambari, serta Kelurahan Sukanayo dan Kelurahan Kadolo Kecamatan Kokalukuna.

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan studi dokumen. Teknik analisis data menggunakan teknis analisis kualitatif dengan menguraikan hasil wawancara dan melakukan analisis yang mendalam terhadap data yang diperoleh.

Hasil penelitian menunjukan bahwa : Pertama, pelaksanaan pensertipikatan tanah melalui Program UMK di Kantor Pertanahan Kota Bau-Bau dibagi dalam 3 (tiga) tahap kegiatan yaitu pra sertipikasi, sertipikasi dan pasca sertipikasi. Pensertipikatan tanah Program UMK tidak dilaksanakan sesuai dengan prosedur dalam petunjuk teknis pelaksanaan. Hal ini menyebabkan program pensertipikatan tanah UMK ini belum berhasil sesuai dengan yang diharapkan yang mana tujuan dari pelaksanaan program yaitu untuk meningkatkan akses permodalan belum sepenuhnya tercapai.

Hal ini terjadi karena pada pelaksanaannya, program ini tidak tepat sasaran yaitu bukan pelaku UMK yang benar-benar membutuhkan modal untuk usaha. Kedua, dalam memanfaatkan sertipikat hak atas tanah, tidak semua peserta program memanfaatkan sertipikat hak atas tanahnya.

Pemanfaatan sertipikat hak atas tanah pelaku UMK ini dipengaruhi oleh persepsi atau tujuan peserta program mengikuti kegiatan sertipikasi hak atas tanah UMK serta alasan lain yang dikemukakan secara pribadi oleh peserta program. Selain hal tersebut, pemanfaatan sertipikat hak atas tanah pelaku UMK juga dipengaruhi oleh peran lembaga atau instansi terkait seperti Disperindagkop dan UKM Kota Bau-Bau, Kantor Pertanahan Kota Bau-Bau serta pihak lembaga keuangan.