Penyusunan potensi obyek konsolidasi tanah (PPOKT) tahun 2012 di
Kabupaten Sleman oleh Kanwil BPN DIY ditujukan untuk mengetahui lokasilokasi yang berpotensi untuk dilaksanakannya kegiatan konsolidasi tanah di kabupaten tersebut. PPOKT merupakan suatu metode untuk mengetahui lokasilokasi yang berpotensi untuk dilaksanakannya konsolidasi dengan cara analisis spasial dan tekstual data keruangan yang dipadukan dengan data kualitatif.

PPOKT 2012 di Kabupaten Sleman telah menghasilkan sembilan desa yang berpotensi untuk dilaksanakan konsolidasi tanah, informasi ini dituangkan dalam Peta PPOKT. Ketepatan pemilihan lokasi dengan metode ini baru sebatas teori maka perlu pembuktian lebih mendalam. Penelitian ini berusaha untuk mengetahui ketepatan pemilihan lokasi yang berpotensi konsolidasi tanah dari hasil PPOKT 2012 di Kabupaten Sleman dengan dua pendekatan yaitu ketepatan menurut peraturan Perundang-undangan yang mengatur pemilihan lokasi konsolidasi tanah dan ketepatan pemilihan lokasi berdasarkan tindak lanjut oleh instansi penyelenggara kegiatan konsolidasi tanah.

Penelitian dilakukan dengan menggunakan Metode Survey Kuantitatif. Data yang dihimpun adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui survey, wawancara dari berbagai responden dan studi dokumen di beberapa kantor yang ada di Kabupaten Sleman. Teknik analisis data menggunakan skoring
terhadap parameter pemilihan lokasi konsolidasi tanah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, 1) dari delapan parameter pemilihan lokasi konsolidasi tanah maka ada satu parameter yang tidak terpenuhi dengan baik yaitu mengenai kesepakatan masyarakat. 2) berdasarkan tindaklanjut dari instansi penyelenggara konsolidasi tanah yang dalam penelitian ini adalah Kantah. Kab. Sleman, Bappeda Kab. Sleman, dan Dinas PUP Kab. Sleman maka dari ketiga instansi tersebut belum ada rencana untuk menindaklanjuti hasil PPOKT 2012.

Berdasarkan hasil penelitaian ini maka dapat disimpulkan bahwa, 1)ketepatan pemilihan lokasi hasil PPOKT menurut peraturan Perundang-undangan maka: PPOKT belum sepenuhnya dikembangkan berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang mengatur pemilihan lokasi konsolidasi tanah hal itu karena belum terakomodirnya parameter kesepakatan masyarakat dengan baik. 2)
lokasi yang berpotensi konsolidasi hasil PPOKT tidak tepat berdasarkan tindak lanjut dari instansi penyelenggara konsolidasi tanah, karena hingga tiga tahun sejak selesainya kegiatan ini belum ada rencana dari instansi-instansi terkait untuk menindaklanjuti hasil kegiatan tersebut.