Perkembangan citra Badan Pertanahan Nasional ditengah masyarakat khususnya mengenai kinerja pelayanan Kantor Pertanahan masih tampak kurang baik. Hal ini dapat dilihat dari berbagai macam keluhan masyarakat melalui pers,
DPR atau bahkan langsung ditujukan kepada pejabat Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI) yang disebabkan di BPN RI birokrasi yang ada terlalu panjang, biaya mahal, dan waktunya yang lama.

Kinerja petugas ukur mempunyai peranan penting untuk itu perlu adanya standar operasional prosedur yang jelas. Selain itu faktor lainnya adalah tidak lengkapnya dokumen dari pemohon, beberapa peta yang tumpang tindih akibat belum adanya peta tunggal, peta- peta hilang, terbatasnya petugas ukur, dan kurangnya SDM yang berkompeten di tiap seksi. Kinerja petugas ukur sangat mempengaruhi pelayanan kepada masyarakat untuk itu mengenai petugas ukur tidak bisa dijadikan masalah yang sepele. Di BPN sedang gencar- gencarnya mengenai Reformasi birokrasi.

Reformasi birokrasi merupakan keharusan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Reformasi birokrasi seharusnya bisa mengubah cara pandang pegawai terhadap suatu konsep mengenai pelayanan publik, maksudnya merubah pola pikir pegawai yang selama ini dilayani masyarakat menjadi pelayan
masyarakat.

Tujuan penelitian ini adalah untuk:1) mengetahui kinerja petugas ukur di Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat, 2) mengetahui apakah kinerja petugas ukur di kantor pertanahan Kabupaten Bandung Barat sudah mampu menuju reformasi birokrasi
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, kuisioner dan observasi lapangan. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis diketahui:1) kinerja petugas ukur Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat belum sesuai dengan standar operasional yang ada karena sebelum pengukuran tidak melampirkan berita acara pemasangan tanda batas sebagai bukti kontradiktur delimitasi, setelah pengukuran Gambar ukur tidak langsung diserahkan pada petugas gambar, dan masih ada petugas ukur yang belum bisa menggunakan alat pengukuran terbaru,2)kinerja petugas ukur belum mampu mewujudkan reformasi birokrasi karena belum memenuhi poin-poin mengenai reformasi birokrasi.