Sengketa Pertanahan, merupakan isu yang selalu muncul dan selalu aktual dari dulu hingga saat ini , seiring dengan pertambahan penduduk, perkembangan pembangunan, dan semakin meluasnya akses berbagai pihak untuk memperoleh tanah sebagai modal dasar dalam berbagai kepentingan. Permasalahan-permasalahan yang terjadi selama ini terutama di bidang pertanahan dapat diselesaikan dengan damai, namun terkadang dapat menyebabkan ketegangan yang menimbulkan sengketa tanah pada kedua belah pihak.

Upaya penanganan dan penyelesaian permasalahan pertanahan dapat diselesaikan dengan jalur mediasi berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengolahan, Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan.

Mediasi adalah salah satu upaya penyelesaian sengketa para pihak dengan kesepakatan bersama melalui mediator yang bersikap netral, dan tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak tetapi menunjang fasilitator untuk terlaksananya dialog antar pihak dengan suasana keterbukaan, kejujuran dan tukar pendapat untuk tercapainya mufakat. Seperti halnya Kantor Pertanahan Kabupaten Blora melalui Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara yang berhasil menangani sengketa pertanahan melalui lembaga mediasi.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana mekanisme pelaksanaan mediasi dan strategi yang digunakan untuk menunjang keberhasilan dalam penanganan melalui mediasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Blora. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi yang didukung dengan data primer dan sekunder.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : Pertama, mekanisme pelaksanaan mediasi mengacu pada Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengolahan, Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan. Kedua, strategi yang digunakan adalah penguatan dan peningkatan pengetahuan teknis sumber daya manusia serta strategi komunikasi, yaitu diantaranya adalah strategi komunikasi dalam organisasi, strategi komunikasi dengan instansi lain/pemerintah, strategi komunikasi dengan pihak-pihak / masyarakat yang bersengketa, strategi komunikasi dengan pihak-pihak/masyarakat yang belum bersengketa. Sehingga keberhasilan dalam penanganan sengketa pertanahan sangat dipengaruhi oleh kepemimpinan dalam berkomunikasi yang terampil dan cakap.