Tanah yang semakin terbatas sementara populasi penduduk yang terus meningkat, menyebabkan wilayah tepian sungai (wedhi kengser) banyak dijadikan alternatif pemukiman yang dianggap lebih terjangkau secara ekonomis. Salah satu persoalan penting berkaitan dengan keberadaan masyarakat di wilayah tepian sungai
adalah persoalan status tanah seperti yang terjadi di Dusun Blunyah Gede, Desa Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman

Sebagian besar penghuni beranggapan bahwa tanah di tepian Sungai Code adalah wedhi kengser yang dalam pengelolaannya termasuk dalam tanah negara, sedangkan pemerintah desa beranggapan bahwa tanah yang digunakan oleh warga Blunyah Gede adalah tanah
kas desa. Sesuai dengan latar belakang di atas, penelitian ini berupaya untuk mengetahui riwayat penguasaan wedhi kengser, status wedhi kengser, dan upaya penyelesaian untuk mengatasi tumpang tindih penguasaan yang terjadi.

Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan
pendekatan fenomenologi. Penelitian dilakukan di Dusun Blunyah Gede, Desa Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, Daerah Istimeya Yogyakarta.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan studi dokumen untuk kemudian dilakukan analisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) riwayat penguasaan wedhi kengser oleh pihak masyarakat didasarkan pada penguasaan fisik yang sudah berpuluh-puluh tahun sejak tanah masih dalam keadaan berpasir sedangkan riwayat penguasaan oleh pihak pemerintah desa didasarkan pada Leger A dan Peta Desa Sinduadi; 2) berkaitan
dengan status wedhi kengser, masyarakat dan pemerintah desa memiliki pemahaman yang berbeda. Masyarakat meyakini bahwa wedhi kengser di Dusun Blunyah Gede Ledok adalah tanah negara,

sebaliknya pihak pemerintah desa meyakini bahwa wedhi kengser di Dusun Blunyah Gede adalah tanah kas desa; 3) Upaya penyelesaian
tumpang tindih penguasaan yang terjadi antara masyarakat (Paku Bangsa) dan Pemerintah Desa Sinduadi dilakukan melalui mediasi. Mediasi sudah dilaksanakan sebanyak 5 kali yaitu, 4 kali di tingkat desa dengan hasil masing-masing pihak masih bersikukuh dengan pendapatnya dan 1 kali di tingkat kabupaten dengan hasil persil dl 201, d 202 dan d 203 dinyatakan sebagai tanah kas desa.