Peraturan perundangan mengenai hubungan keluarga baru hanya mengatur tentang Perkawinan yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Perkawinan erat hubungannya dengan hal pewarisan, di Indonesia pewarisan masih bersifat pluralisme yaitu berlaku hukum KUH Perdata, hukum agama dan hukum adat.

Salah satu yang melaksanakan pewarisan secara adat adalah pada Suku Sasak yang ada di Pulau Lombok. Pewarisan yang dilaksanakan oleh Suku Sasak memberikan kedudukan yang lebih tinggi kepada anak laki-laki, namun terdapat keunikan dengan diberikannya anak perempuan untuk mewarisi harta yang berasal
dari bawaan ibu. Dalam pembagian harta orangtua terdapat pemisahan harta, yaitu anak laki-laki akan mendapatkan harta yang berasal dari harta bawaan bapak dan harta bersama orangtua selama perkawinan, sedangkan anak perempuan akan
memperoleh harta bawaan ibu, setiap harta tersebut tidak dapat diberikan diluar bagian masing-masing ahli waris. Setelah dilaksanakan pewarisan tentu akan terjadi peralihan hak dari pewaris kepada ahli waris, maka untuk menjamin kepastian hukum hak atas tanah perlu untuk dilakukan pendaftaran tanah pada
kantor pertanahan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan dan penyebab bisa terjadi pewarisan kepada anak perempuan yang berasal dari harta bawaan ibu pada pewarisan menurut adat Suku Sasak dan mengetahui tindak lanjut setelah dilakukannya pewarisan dengan pendaftaran tanah di kantor pertanahan serta
bagaimana pendaftaran tanah tersebut apabila terjadi keberatan dari ahli waris laki-laki untuk tanah yang berasal dari harta bawaan ibu.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Penelitian ini mengambil populasi di Kecamatan Pujut yang telah melaksanakan pewarisan secara adat dari tahun 2005 sampai dengan 2013, dengan sampel yang dilakukan dengan cara snowball sampling yaitu penentuan sampel yang mula-mula jumlah kecil kemudian membesar.

Hasil dari penelitian ini adalah pewarisan kepada anak perempuan yang berasal dari harta bawaan ibu digolongkan sebagai hibah yang akan diberikan ketika anak perempuan telah menikah. Kebijakan ini telah dilaksanakan sejak lama dengan pertimbangan untuk memberikan rasa keadilan kepada anak
perempuan utamanya terkait penghidupan yang layak setelah hidup mandiri.

Budaya masyarakat dalam pembagian waris dan hibah dilakukan secara lisan,sehingga dalam hal pewarisan dan hibah jarang ditindak lanjuti dengan formalitas pendaftaran tanah di kantor pertanahan. Hal ini disebabkan kesadaran yang kurang
dari masyarakat tentang pentingnya untuk mendaftarkan tanah setelah adanya peralihan hak.

Pendaftaran tanah jika terjadi sengketa waris akan dilaksanakan
setelah ada keputusan penyelesaian sengketa baik melalui mediasi ataupun keputusan pengadilan.