Putusan Mahkamah Agung Nomor 1005 K/Pdt/2006 merupakan putusan
pengadilan yang memutus perkara perdata antara Purwantoro (penggugat) melawan Ny. Wagiyem, dkk (para tergugat). Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut menyatakan bahwa jual beli antara penggugat dan Kariyodimejo sah dan mempunyai kekuatan hukum; penggugat merupakan pemilik yang sah atas bidang tanah objek perkara; para tergugat telah
melakukan perbuatan melawan hukum; serta Sertipikat Hak Milik Nomor 7539/Margomulyo dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Tujuan para pihak yang bersengketa menyerahkan perkaranya ke pengadilan adalah agar diperoleh penyelesaian masalah secara tuntas dan adil serta didapatkan putusan yang benar-benar dapat diwujudkan secara nyata. Namun pada kasus ini, putusan
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut amar putusannya tidak dapat dilaksanakan (noneksekutabel). Hal ini tentu saja akan berpengaruh terhadap kepastian hukum hak atas tanah objek perkara tersebut karena dilaksanakan tidaknya putusan Mahkamah Agung tersebut akan berimplikasi terhadap kepastian hukum pendaftaran hak atas tanahnya.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui putusan Mahkamah Agung Nomor 1005 K/Pdt/2006 tersebut telah memenuhi prinsip-prinsip atau asas-asas dalam eksekusi putusan perkara perdata atau tidak; serta untuk mengetahui implikasi yuridis bagi para pihak bila putusan Mahkamah Agung tersebut tidak atau belum dieksekusi dikaitkan dengan perubahan data pendaftaran
tanahnya.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analitis. Bahan hukum, baik primer maupun sekunder serta bahan non hukum dikumpulkan dan diolah untuk kemudian dianalisis dan dibuat kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis, maka dapat disimpulkan: pertama, putusan Mahkamah Agung Nomor 1005 K/Pdt/2006 tidak memenuhi asas-asas/prinsip-prinsip dalam eksekusi putusan perkara perdata; kedua, implikasi yuridis bagi pihak penggugat jika putusan Mahkamah Agung Nomor 1005 K/Pdt/2006 tidak atau belum dieksekusi adalah kepastian hukum belum dapat tercapai secara maksimal dan hak-hak pihak penggugat selaku pemenang perkara tidak akan dapat diperoleh. Pihak penggugat tidak dapat menguasai objek perkara dan tidak dapat mengajukan permohonan pencatatan perubahan data pendaftaran tanah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap ke Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman.
Kata Kunci: implikasi putusan pengadilan noneksekutabel, kepastian hukum, pendaftaran hak atas tanah.