Bantuan yang diberikan oleh Bank Dunia dapat digunakan oleh BPN-RI untuk melaksanakan proyek administrasi pertanahan. Pelaksanaan administrasi pertanahan dibagi dalam dua tahap. Tahap pertama dilaksanakan pada tahun 1994 � 2001 dengan nama Indonesian Land Administration Project (ILAP). Tahap
kedua dilaksanakan pada tahun 2004 � 2009 dengan nama Land Management and Policy Devolepment Project (LMPDP). Pelaksanaan proyek administrasi pertanahan melalui LMPDP ini memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Sertipiksai tanah dapat digunakan sebagai jaminan untuk mendapatkan modal usaha dalam meningkatkan kesejahteraan. Tujuan penelitian adalah untuk (a) mengetahui animo dan alasan mantan peserta LMPDP dalam mengagunkan sertipikatnya,
(b) mengetahui besarnya modal yang diperlukan sesuai karakteristik responden, dan (c) mengetahui besar pendapatan peserta LMPDP terkait dengan modalnya.

Penelitian ini menggunakan metode survei dengan populasi masyarakat penerima sertipikat tanah melalui LMPDP. Jumlah sampel yang diperoleh adalah 16 responden yang mengagunkan sertipikat tanah dan 8 responden tidak mengagunkan sertipikat. Sampel yang diperoleh adalah 2 dusun dari 10 dusun yang merupakan objek lokasi LMPDP di Desa Panjangrejo, Kecamatan Pundong,Kabupaten Bantul pada tahun 2007.

Hasilnya adalah animo masyarakat pemegang sertipikat tanah mantan LMPDP yang mengagunkan sertipikatnya memperoleh modal usaha sebesar 58,33%. Faktor yang mempengaruhi besarnya pinjaman modal usaha yang diambil oleh masyarakat adalah jenis pekerjaan dan jenis usaha. Faktor yang mempengaruhi pendapatan dan tingkat kesejahteraan peserta LMPDP adalah umur dan jenis usaha.