Seiring dengan kebutuhan informasi yang semakin tinggi yang diikuti dengan munculnya permasalahan terkait Keterbukaan Informasi Publik (KIP)pada bidang pertanahan, maka perlu dilakukan penelitian terkait implementasi KIP pada bidang pertanahan. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui
implementasi KIP yang berfokus di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Kanwil BPN RI Prov. DIY) dari prosedur mekanisme permohonan, pemberian informasi, uji konsekuensi, kendala dan pendukung implementasi, hingga penyelesaian sengketa informasi pertanahan.

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui wawancara mendalam (in-depth interview) dengan sistem penarikan sampel purposif, yang dilakukan kepada pejabat dari Kanwil BPN RI Prov. DIY serta pejabat maupun staf Komisi Informasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (KI Prov. DIY). Ditambah dengan studi dokumen serta tinjauan terhadap kasus sengketa informasi pertanahan yang telah diselesaikan oleh Kanwil BPN RI Prov. DIY.

Penelitian ini menghasilkan implementasi Keterbukaan Informasi Publik bidang pertanahan Kanwil BPN RI Prov. DIY telah terlaksana namun belum berjalan dengan baik. Disamping itu implementasi masih terdapat sejumlah kendala, sebagian kendala tersebut berasal dari Komisi Informasi Provinsi (KI Provinsi) dan sebagian lagi berasal dari masyarakat.

Kendala pada KI Provinsi karena kurangnya koordinasi dengan BPN terkait dokumen pertanahan yang dikuasai BPN RI dan dokumen yang dapat diakses oleh masyarakat.Kendala pada masyarakat, akibat kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap ketersediaan dokumen dan akses data di BPN RI. Kendala tersebut hendaknya segera diantisipasi untuk meminimalisir sengketa informasi pertanahan yang dapat menjadi pemicu terjadinya sengketa pertanahan bahkan konflik pertanahan.