Kebutuhan tanah yang semakin meningkat, dan ketersediaan tanah tetap menimbulkan terjadinya fragmentasi tanah pertanian yang disebabkan adanya alih fungsi tanah pertanian menjadi non-pertanian. Sebenarnya sudah terdapat upaya pencegahan atau pengendalian menggenai fragmentasi tanah pertanian yaitu UU No.5 Tahun 1960 dan UU No.56 Tahun 1960 mengenai pembatasan luasan tanah pertanian, akan tetapi peraturan perundang-undangan tersebut sudah tidak relevan lagi untuk diterapkan sehingga harus segera diperbaharui. Sehubungan dengan hal tersebut,

penelitian ini akan menjelaskan bagaimana pengaruh fragmentasi tanah pertanian yang dihubungkan dengan efisiensi dari usahatani petani pemilik tanah di lokasi penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian survey dengan pendekatan kuantitatif. Sebagai unit penelitiannya adalah jumlah populasi bidang tanah yang
mengalami perubahan penggunaan tanahnya tahun 2013 di Desa Timbulharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul sejumlah 90 bidang sedangkan penentuan sampel menggunakan teknik Disproportionate Stratified Random Sampling
dengan 32 petani sampel. Metode analisis data yang digunakan dengan menggunakan analisis deskriptif kuantitaif dan analisis asosiatif (hubungan).

Hasil dari penelitian ini berupa perubahan tanah pertanian menjadi nonpertanian di Desa Timbulharjo antara tahun 2012- 2013 sebesar 12,26 ha atau 2,49%, adanya pengaruh negatif fragmentasi tanah pertanian terhadap efisiensi
usahatani, adanya pengaruh positif efisiensi usahatani terhadap pendapatan petani dan perbandingan pendapatan petani pemilik tanah pertanian dari sebelum dan sesudah terjadi fragmentasi dimana pendapatan petani pemilik tanah sebelum fragmentasi tanah pertanian mempunyai pendapatan yang lebih besar dari pada setelah terjadi fragmentasi tanah pertanian. Berdasarkan hasil tersebut hendaknya perlu pembaharuan peraturan perundang-undangan mengenai batas minimum luasan tanah pertanian yang tidak boleh dialihkan sehingga dapat mewujudkan amanat yang digariskan oleh Undang-undang Pokok Agraria yaitu untuk sebesarbesarkemakmuran rakyat.