Latar belakang dari skripsi ini adalah adanya sungai bawah tanah yang mengalir di bawah bidang tanah milik perseorangan, sehingga menimbulkan permasalahan terkait penguasaan sungai bawah tanah tersebut.

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui status hukum hukum yang terkait dengan pengelolaan sungai bawah tanah di Goa Pindul dan peraturan apa saja yang mengaturnya dan untuk mengetahui batasan kewenangan pemegang hak atas tanah terhadap tanah dan sungai bawah tanah tersebut.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif, dengan empiris sebagai pendukung. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep.

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Gunungkidul. Lokasi yang menjadi kajian adalah di Goa Pindul, Desa Bejiharjo, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Hasil penelitian yang didapat adalah bahwasanya status hukum pengelolaan sungai bawah tanah adalah dikuasai Negara, yang diselenggarakan oleh pemerintah dan/ atau pemerintah daerah. Pelaksanaannya dilaksanakan oleh
instansi terkait, dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan selaku dinas yang ditunjuk Bupati Gunungkidul dalam pengelolaan obyek wisata Goa Pindul.
Tetapi sebelumnya, pengelolaan tersebut dikelola oleh masyarakat sekitar. Batasan kewenangan pemilik tanah terhadap tanah hanya sebatas penggunaan sesuai dengan tujuan penggunaannya. Sedangkan kewenangan terhadap sungai
bawah tanah hanya sebatas mengusahakan setelah didaftarkan berdasarkan syarat yang telah ditentukan.