Tanah sebagai kebutuhan vital manusia telah menjadi salah satu alasan timbulnya sengketa tanah. Sengketa tanah ini terjadi setiap masyarakat adat berasumsi bahwa tanah yang dimiliki secara hukum oleh masyarakat pendatang dianggap tanah warisan masyarakat adat dari nenek moyang atau turun-temurun.

Kantor Pertanahan Kabupaten Nabire mengambil tindakan untuk
menyelesaikan sengketa antara masyarakat adat dan masyarakat pendatang. Ada dua jenis penyelesaian sengketa tanah, yaitu litigasi dan nonlitigasi. Litigasi adalah penyelesaian oleh pengadilan sementara nonlitigasi adalah penyelesaian di luar pengadilan, yang diklasifikasikan menjadi empat, yaitu Negosiasi, Konsiliasi Mediasi, dan Arbitrase.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab sengketa tanah sering terjadi dan sejauhmana Kantor Pertanahan Kabupaten Nabire dalam mengatasi sengketa melalui pendekatan mediasi. Penelitian ini menggunakan metode diskriptif-kualitatif yang berkaitan dengan jenis dan sumber data baik data primer maupun data sekunder. Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptifkualitatif, sedaangkan teknik pengumpulan berupa wawancara, dokumentasi dan observasi.

Sebagai hasil dari penelitian ini, dalam kurun waktu Tahun 2008-2013 terdapat 24 sengketa tanah, 17 dari sengketa ini diselesaikan oleh proses mediasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya sengketa tanah yang dapat disimpulkan, yaitu adanya perbedaan pemahaman konsep penguasaan dan kepemilikan hak atas tanah dan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan yang berlaku sehingga terjadi penyerobotan tanah. Proses mediasi yang dilaksanakan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Nabire berbeda dengan proses mediasi pada umumnya.

Hasil akhir dari proses mediasi seringkali berakhir dengan pembayaran ganti rugi berupa hewan ternak seperti babi atau sejumlah uang yang telah disepakati. Sebagai kesimpulan, mediasi sering digunakan dalam penyelesaian sengketa tanah di Kabupaten Nabire karena dipandang lebih cepat dan efektif dibanding cara lainnya. Peran aktif yang melibatkan semua elemen masyarakat Kabupaten Nabire dibutuhkan agar sengketa tanah antara masyarakat adat dan pendatang tidak terus-menerus terjadi sehingga kondisi di Kabupaten Nabire lebih kondusif.