Sejarah panjang perjalanan kebangsaan negara Indonesia dengan masa kolonialisme Belanda, meninggalkan warisan permasalahan pertanahan yang tidak kunjung selesai. Khususnya dalam menindaklanjuti keberadaan aset-aset peninggalan warga negara Belanda yang berupa benda-benda tetap seperti rumah tinggal maupun tanah yang tidak terkena ketentuan UU No. 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi telah diatur tersendiri dengan UU No. 3 Prp Tahun 1960 tentang Penguasaan Benda-Benda Tetap Milik Perseorangan Warga Negara Belanda. Negara telah membentuk kepanitiaan tersendiri melalui Panitia Pelaksana Penguasaan Milik Belanda (P3MB) untuk menginventarisasi dan melakukan pengaturan pengelolaan atas tanah-tanah negara tersebut.
Namun kenyataannya masih banyak persoalan yang dihadapi baik terkait dengan regulasi maupun implementasinya.
Tulisan ini merupakan sebuah karya langka yang ditulis oleh seorang praktisi pertanahan.