Topik pengadaan tanah masih menjadi isu hangat hingga saat ini, apalagi Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum ingin mengubah Peraturan Presiden Nomor 65 tahun 2006 jo. Nomor 36 tahun 2005 karena dianggap menghambat dan memperlama kelancaran pembangunan infrastruktur, terutama dalam pembebasan tanah untuk jalan tol.

Praktek pengadaan tanah untuk kepentingan umum (dahulu disebut pembebasan tanah) masih saja pihak rakyat pemilik tanah yang terkena lokasi pembangunan berada dalam posisi tawar yang lemah karena berhadapan dengan Panitia Pengadaan Tanah yang "berbaju Pemerintah", tanpa diberi kesempatan menggugat proyek/program pengadaan/pembebasan tanah tersebut sekalipun di hadapannya tampak kasat mata bahwa proyek dengan label "kepentingan umum" diboncengi kepentingan yang ada muatan komersilnya.

Berbagai ketentuan yang dibuat oleh Pemerintah yang mengatur mengenai pengadaan tanah, hingga saat ini paling tinggi hanya dibuat dalam bentuk Peraturan Presiden, padahal seharusnya dibuat dalam bentuk undang-undang karena menyangkut hak rakyat atas tanah yang merupakan bagian dari hak asasi manusia akan diambil paksa atau dilepaskan haknya menunjukkan betapa peraturan pengadaan tanah ini selatu dirasakan belum memenuhi rasa keadilan rakyat, sehingga kehadiran peraturan perundangan yang sesuai substansi dan format yang dicita-citakan menjadi keniscayaan di tengah kita sedang giat melaksanakan pembangunan terutama membangun infrastuktur seperti jalan, bandar udara, pelabuhan, terminal, irigasi dan lainnya yang memerlukan tanah yang bermanfaat bagi rakyat dan mempercepat tercapai kesejahteraannya.