Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) sebagai karya revolusioner bangsa Indonesia membawa konsep yang ideal, seperti menonjolkan sifat anti penjajahan dan penindasan, populis, menampilkan identitas asli bangsa dalam hukum adat, jiwa persatuan dan kesatuan, hak menguasai negara yang kesemuanya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia.

Buku karya Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Prof. Dr. Achmad Sodiki, S.H. berjudul "Politik Hukum Agraria' ini berisi pasang surut politik agraria di Indonesia. Penulis meninjau masalah dan sengketa agraria tidak hanya yuridis-normatif, tetapi banyak menukik hal-hal yang sifatnya filosofis, sosiologis dan teoritis, sehingga penyelesaian persoalan agrarian yang ditawarkan tidak menjauh dari keadilan masyarakat. Tidak hanya solusi perubahan peraturan, penulis banyak memberikan rambu-rambu pelaksana undang-undang (termasuk hakim) agar tidak keluar dari konstitusi dan amanat Ketetapan MPR RI Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.

Penulis juga menunjukkan implementasi UUPA yang penuh tarik menarik, pembangunan politik ekonomi yang berubah-ubah dan hukum adat yang terpinggirkan di tengah berbagai kepentingan ekonomi global. Beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang penting dikemukakan di buku ini dalam menegakkan hak-hak konstitusional warga negara, termasuk hak-hak masyarakat hukum adat, dan bagaimana MK memaknai "hak menguasai negara" dalam berbagai pengujian konstitusionaliras undang-undang terkait sumber-sumber agraria dan hak masyarakat hukum adat.