Kerapatan Adat Nagari (KAN) adalah lembaga Ninik Mamak yang telah ada dan diwarisi secara turun temurun sepanjang adat yang berfungsi memelihara kelestarian adat serta menyelesaikan perselisihan sako dan pusako dalam nagari di Kabupaten Padang Pariaman. Hal inilah yang diterapkan dalam penyelesaian sengketa pertanahan yang dihadapi masyarakat nagari. Untuk itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses yang dilaksanakan oleh Kerapatan Adat Nagari dalam menyelesaikan sengketa pertanahan dan bagaimanakah bentuk peran Kerapatan Adat Nagari tersebut dalam Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan penelitian kualitatif. Dari data yang dikumpulkan dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif melalui pendekatan kualitatif. Data primer yang dibutuhkan untuk menjawab permasalahan diperoleh melalui wawancara dengan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman, Ketua Kerapatan Adat Nagari, Pejabat Pemerintah Daerah dan unsur masyarakat untuk mengetahui peran Kerapatan Adat Nagari dan proses yang dilaksanakannya dalam penyelesaian sengketa pertanahan. Adapun data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan.

Hasil penelitian menunjukkan pertama, proses penyelesaian sengketa pertanahan diawali dengan adanya pengaduan dari masyarakat ke Kerapatan Adat Nagari yang telah diusahakan penyelesaiannya di tingkat kaum dan suku (bajanjang naiak, batanggo turun). Kemudian Kerapatan Adat Nagari mengirimkan surat kepada para pihak untuk menghadiri sidang pada waktu yang ditentukan. Setelah dilakukan persidangan dan dirasa cukup, maka KAN mengeluarkan keputusan atas sengketa pertanahan yang bersifat kusuik manyalasai berdasarkan filosofi adat syarak mangato, adat mamakai. Jika tidak tercapai kesepakatan damai, dalam keputusan tersebut KAN: (1) menentukan sikapnya terhadap obyek yang disengketakan; (2) menyarankan agar menempuh jalur pengadilan untuk kepastian hukumnya; (3) meminta pihak yang berwenang menyatakan obyek sengketa dalam keadaan status quo sampai diperoleh kepastian hukumnya. Kedua, bentuk peran KAN adalah lembaga mediasi yaitu authoritative mediator dalam penyelesaian sengketa pertanahan. Hal ini karena KAN merupakan pihak ketiga �netral�, tidak memihak yang tidak menggunakan pengaruhnya terhadap kesepakatan yang dicapai oleh para pihak bersengketa. Dalam penelitian lainnya anggota KAN juga merupakan Konsiliator di tingkat kaum dan suku. Hal ini karena Penghulu Kaum dan Suku mendorong tercapainya kesepakatan damai di antara para pihak yang bersengketa.