Provinsi Lampung merupakan provinsi yang memiliki angka kemiskinan cukup tinggi. Dalam rangka mengatasi kemiskinan di Provinsi Lampung dan sejalan dengan perintah dari Kepala BPN RI Joyo Winoto, maka Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Lampung melaksanakan program Reforma Agraria. Mengenai pelaksanaannya di tahun 2007, telah ada penelitian oleh tim yang berasal dari Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN), Sajogyo Institute (SAINS) dan Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP). Dari hasil penelitian tersebut, diperoleh informasi mengenai adanya pelaksanaan yang tidak sejalan dengan konsep Reforma Agraria sesungguhnya. Beranjak dari hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lanjutan dengan pertanyaan penelitian: mengapa pelaksanaan asset reform pada reforma agraria di Provinsi Lampung menggunakan Mekanisme dan Delivery System Model III? mengapa dalam pelaksanaan asset reform tidak dilakukan penataan struktur penguasaan dan pemilikan tanah yang merupakan makna strategis dari reforma agraria? bagaimanakah keterkaitan peran para pemangku kepentingan dalam pengembangan access reform reforma agraria di Provinsi Lampung?

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, kuesioner, dan studi dokumen. Populasi dalam penelitian ini adalah kelengkapan informasi dari informan yang berhubungan langsung dengan penelitian ini. Dalam pengumpulan data, jika informasi yang diperoleh telah dipandang lengkap dan mengalami pengulangan informasi, maka kegiatan penarikan sampel diakhiri.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama penggunaan Mekanisme dan Delivery System Model III pada Model Reforma Agraria tahun 2007 di Provinsi Lampung merupakan pilihan yang paling realistis. Hal yang mendasari pilihan tersebut, antara lain: ketersediaan tanah negara di Provinsi Lampung terbatas (tanah Negara dan eks HPK yang ada telah dikuasai dan dimanfaatkan oleh penduduk setempat), kedua lokasi pelaksanaan reforma agraria memiliki jumlah penduduk yang padat dan penduduk setempat telah menguasai dan memanfaatkan tanah tersebut secara individu untuk pertanian secara turun-temurun, penduduk di kedua lokasi tergolong dalam penduduk miskin. Kedua, hal yang melatarbelakangi tidak dilakukannya penataan struktur penguasaan dan pemilikan tanah adalah reforma agraria tahun 2007 di Provinsi Lampung dilaksanakan dalam keadaan lokasi yang terbatas, dan memiliki sifat lokasi dan penduduk yang homogen. Penataan penguasaan dan pemilikan tanah hanya dapat dilakukan dalam kondisi wilayah yang terdapat ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah serta mencakup wilayah yang luas. Ketiga, keterkaitan peran diantara para pemangku kepentingan di setiap lokasi Model Reforma Agraria bervariasi bergantung pada potensi wilayah dan jenis kegiatan yang dikembangkan, namun dikarenakan potensi dan karakteristik wilayah dalam satu kabupaten hampir sama, maka variasi keterkaitan peran terjadi antar kabupaten di lokasi reforma agraria.