Pendaftaran tanah yang didasarkan pada PP No 10 Tahun 1961 dan PP No 24 Tahun 1997 belum bisa mendorong lebih cepatnya pendaftaran atas bidang tanah di seluruh wilayah Indonesia. Hadirnya Sub Seksi Pemberdayaan Masyarakat dengan tugas yang tercantum dalam Peraturan Ka. BPN Nomor 4 Tahun 2006 diharapkan bisa mempercepat bertambahnya bidang tanah yang terdaftar. Dengan demikian bagaimana peranan atau tindakan apa saja yang dilakukan Sub Seksi Pemberdayaan Masyarakat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo dalam tugasnya mempercepat pendaftaran tanah di Kabupaten Purworejo dan seperti apa bentuk program kerja yang dilaksanakannya.

Untuk mengetahui jawaban permasalahan di atas dilakukan penelitian dengan metode deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh berupa data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo dan tanggapan dari masyarakat yang ada di Kabupaten Purworejo. Data sekunder diperoleh dari buku-buku, surat-surat dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Dari hasil penelitian diketahui beberapa hal sebagai berikut: Pertama, peranan yang ada hanya sebagai �corong� Kantor Pertanahan. Kedua, percepatan baru bisa dilihat sebatas minat masyarakat yang dalam kegiatan Sertipikasi Massal Swadaya (SMS), karena sampai peneliti terjun kelapangan belum ada sertipikat hak atas tanah yang terbit hasil dari kegiatan tersebut. Ketiga, program kerja Sub Seksi Pemberdayaan Masyarakat dalam pelaksanaan tugasnya sesuai Tugas Pokok dan Fungsinya belum bisa terealisasikan semuanya. Yang terlealisasi tugasnya tersebut yaitu kegiatan, asistensi dan fasilitasi dalam rangka penguatan penguasaan. Kegiatan yang belum diralisasikan yaitu iventarisasi Potensi. Program kerja Sub Seksi Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka asistensi terdiri dari: penyuluhan kegiatan SMS, pemberkasan kegiatan SMS, sosialisasi reforma agraria, penyuluhan rutin pertanahan pada tiap kecamatan dan pembentukan POKMASDARTIBNAH serta penyuluhan dan pemberkasan pada kegiatan UKM. Program kerja dalam rangka fasilitasi penguatan penguasaan tanah terdiri dari: Sertipikasi Massal Swadaya (SMS) dan UKM.