Sekali lagi, kiprah perempuan di ranah publik mempunyai kaitan erat dengan keberdayaannya mengelola sebuah rumah tangga. Baik di ranah publik maupun domestik, perempuan sama-sama menghadapi tantangan patriarki. Kemampuan perempuan membangun harmoni dialogis antara budaya patriarki dengan budaya matrilineal akan turut menentukan dukungan bagi seorang perempuan dari suami untuk berkiprah lebih luas di level publik tanpa hambatan domestifikasi.

Perempuan di pedesaan, kalau kita cermati memiliki kecerdasan luar biasa dalam konteks ini. Pembagian peran antara laki-laki dan perempuan ditempatkan secara lentur. Antarsuami-istri bisa saling tukar peran. Tidak jarang pula kita temui, suami-suami di desa momong anak. Banyak pula kita temui, para perempuan desa bekerja keras bak layaknya seorang suami. Pemandangan ini justru agak berbalikan ketika kita menyimak pemberitaan perceraian anggota parlemen, poligami para pejabat dan lain sebagainya. Mungkin bisa dikatakan disini, bahwa dalam keluarga yang seperti ini sistem pembagian peran dan komunikasi antar perempuan dan laki-laki didalamnya tidak bekerja dengan baik sehingga satu sama lain merasa paling berhak menentukan kebijakan rumah tangga, bahkan mengarah pada penundukan hak atas suami kepada istri atau istri kepada suami. Maka tidak ada salahnya kita belajar pada perempuan- perempuan desa. Sekalipun kiprah mereka tidak seluas aktivis nasional, tidak menasional seperti bupati, gubernur, menteri ataupun presiden, namun kiprah mereka di lokal, tapi memberikan makna yang dalam bagi kehidupan disekitarnya.