Masyarakat Kabupaten Sleman dalam melakukan transaksi jual beli tanah masih banyak dilakukannya jual beli tanah menurut hukum adat. Dalam pelaksanaannya biasanya hanya dibuat surat yang isinya menyatakan bahwa penjual telah menyerahkan tanahnya dan menerima uang pembayaran, tetapi tidak dibuktikan dengan adanya akta jual beli tanah yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah yang telah ditentukan dalam pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.

Metode pendekatan yang dipakai adalah metode pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian yang menggunakan metode ilmu pengetahuan dan melihat kenyataan di lapangan, khususnya dalam pelaksanaan jual beli tanah menurut hukum adat di Kabupaten Sleman. Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui pelaksanaan pembuatan akta peralihan hak karena jual beli tanah milik adat dan untuk mengetahui faktor-faktor yang yang menghambat dalam pelaksanaan peralihan hak pada Pejabat Pembuat Akta Tanah karena jual beli tanah milik adat yang belum terdaftar di Kabupaten Sleman. Ada dua faktor penghambat dalam peralihan jual beli tanah milik adat yaitu faktor ekonomi dan faktor hukum.

Dalam praktek jual beli tanah adat berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka kesimpulan yang didapat adalah Jual beli tanah bekas milik adat yang semula cukup dilakukan dihadapan kepala desa dan sekarang oleh peraturan agraria di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah suatu perubahan yang bertujuan untuk meningkatkan mutu alat bukti yang dilakukan menurut hukum adat