Sebagian besar daripada kehidupan manusia adalah sangat tergantung pada tanah. Tanah dapat dilihat sebagai suatu yang mempunyai sifat permanent dan dapat dicadangakan untuk kehidupan yang masa yang akan datang.Pesatnya perkembangan ekonomi masyarakat dewasa ini, khusus dalam bidang pertanahan menyebabkan nilai ekonomi tanah semakin tingi dan menyebabkan status hakatas tanah semakin penting, karena akan memberikan jaminan kepemilikan atas tanah dan memberi kepastian hukum bagi tanah yang bersangkutan. Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, maka Pendaftaran Peralihan hak atas tanah dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Dalam kenyataannya, pada transaksi jual beli tanah, khusus tanah yang belum bersertipikat terdapat kesimpangsiuran dalam tata cara jual beli tanah tersebut, yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), bahkan tidak sesuai dan menyimpang dari hukum adat yang sejak dahulu telah menjadi pedoman hidup bagi masyarakat adat atau penduduk asli Indonesia dalam hal jual beli tanah

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analisis. Penulis mengadakan praktek kerja lapangan pada Kantor Motaris PPAT Hitaprana, SH., M.KN.
Menurut hasil penelitian kurangnya kesadaran hukum bagi masyarakat akan pendaftaran dan pensertipikatan hak atas tanah dan peralihan hak atas tanah sangat terlihat, saat ini banyak masyarakat yang masih melakukan transaksi jual beli tidak dihadapan PPAT. Mereka enggan datang ke kantor notaris PPAT dan lebih memilih melalui kelurahan.