Penulisan ini menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian kepustakaan (library research ) dengan mengunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier yang berkaitan dengan proses pembuatan akta.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji tentang batasan- batasan dan pembagian kewenangan antara Notaries dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).Serta untuk mengkaji tentang tanggung jawab atasa kta-akta yang di buatnya.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat di kemukankan bahwa Notaries dan PPAT Seperti pejabat negara yang lain, notaries dan PPAT juga memiliki kewenangan tersen diri yang tidak dimiliki oleh pejabat negara yang lainnya. Selain kewenangannya, para notaries juga memiliki kewajiban clan larangan yang wajib mereka patuhi dalam pelaksanaan tugas jabatannya.Dengan berdasar pada Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, PPAT berdasarkan pada Undang-undang No. 37 Tahun 1998. Paranotaris dan PPAT di Indonesia wajib untuk memahami apa yang menjadi wewenang dan kewajiban mereka serta larangan yang tidak boleh dilakukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Tentunya apabila ketentuan yang diatur dalam ketentuan Undang-undang No. 30 Tahun 2004 dan Undang-undang No. 37 Tahun 1998 di langgar maka mereka akan menerima sanksi yang tegas sesuai yang diatur dalam ketentuan tersebut.