Tanah mempunyai arti dan kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan manusia, dimana setiap pembangunan memerlukan tanah. Bagi bangsa Indonesia, hubungan masyarakat dengan tanah merupakan hal yang sangat mendasar dan asasi. Jika hubungan ini tidak tersusun dengan baik,akan lahir kemiskinan bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, ketidakadilan, sengketa dan konflik pertanahan. Oleh karena itu, Negara berfungsi menjaga keamanan dan mengkondisikan atau mengupayakan kesejahteraan warganya melalui campur tangannya dalam kehidupan ekonomi dengan membuat peraturan-peraturan dan melaksanakan pembinaan. Salah satu bentuk campur tangan Negara dalam kehidupan ekonomi terutama di bidang pertanahan diwujudkan dengan Program Reforma Agraria yang bertujuan untuk : (a) menata kembali ketimpangan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah; (b)mengurangi kemiskinan; (c) menciptakan lapangan kerja; (d) memperbaiki akses masyarakat kepada sumber-sumber ekonomi terutama tanah; (e)mengurangi sengketa dan atau konflik pertanahan; (f) memperbaiki dan menjaga kualitas lingkungan hidup; (g) meningkatkan ketahanan pangan masyarakat. Program reforma agraria melibatkan berbagai pihak antara lain : Pemerintah (Badan Pertanahan Nasional dan Instansi terkait lainnya), Swasta dan Masyarakat.

Sementara tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan reforma agraria di Kabupaten Ogan Komering Ilir yang melibatkan berbagai institusi lain dan untuk mengetahui respon masyarakat atas pelaksanaan reforma agraria ini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dimaksudkan untuk memberikan gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dilokasi penelitian dimana pengumpulan data dilakukan dengan cara bertatap langsung dan berinteraksi dengan orang-orang di tempat penelitian.

Pelaksanaan reforma agraria di Kabupaten Ogan Komering Ilir berdasarkan pada kenyataan bahwa masih banyak masyarakat miskin di daerah tersebut yang belum memiliki tanah dan masih terdapat tanah yang berstatus Tanah Negara. Adapun pelaksanaan reforma agraria di Kabupaten Ogan Komering Ilir dilakukan melalui kegiatan redistribusi tanah dan meliputi 2 (dua) kegiatan antara lain : asset reform dan access reform. Namun dalam pelaksanaan di lapangan, kegiatan tersebut mengalami berbagai kendala sehingga belum dapat mencapai tujuan yang diharapkan oleh Pemerintah.