Pemerintah melalui Perpres Nomor 10 Tahun 2006 tentang BPN, menugaskan kepada kepada BPN RI untuk menjalankan salah satu fungsinya yaitu pembaruan agraria atau Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN). Pembaruan agraria pada dasarnya hadir untuk menjawab ketimpangan penguasan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah. Untuk saat ini, Indonesia belum memiliki model reforma agraria yang tepat dan dapat diterapkan secara nasional. Dalam rangka mencari model yang terbaik dan dapat diterapkan secara nasional, maka dimungkinkan pelaksanaan reforma agraria di tingkat lokal seperti di Provinsi Sumatera yang telah menetapkan dua Kabupaten sebagai lokasi PPAN. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 56/S/DIII/VIII/2006 tanggal 29 Agustus 2006. Bertolak dari hal tersebut, maka isu utama dari penelitian yang dilakukan penulis adalah mendeskripsikan mengenai pelaksanaan reforma agraria di Kabupaten Langkat dan Kabupaten Asahan dengan memfokuskan pada tiga permasalahan. Yaitu, bagaimana pelaksanaan asset reform, bagaimana dukungan instansi terkait (access reform) dan manfaat dari pelaksanaan reforma agraria di Kabupaten Langkat dan Kabupaten Asahan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif. Data yang digunakan adalah data primer berupa wawancara dengan para informan dan data sekunder yang berupa studi dokumen terhadap berbagai dokumen yang relevan dengan penelitian ini. Yang dijadikan sebagai informan antara lain Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kanwil BPN) Provinsi Sumatera Utara beserta pejabat berwenang yang ditunjuk, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat dan Kabupaten Asahan beserta pejabat berwenang yang ditunjuk serta masyarakat penerima manfaat. Data yang dikumpulkan kemudian akan dianalisis dengan analisis kualitatif, sehingga dapat diperoleh kesimpulan secara deduktif-induktif.

Hasil penelitian menunjukkan, pelaksanaan asset reform dalam rangka pelaksanaan reforma agraria di Provinsi Sumatera Utara yang
dilaksanakan di Kelurahan Pekan Selesai Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat adalah redistribusi Tanah dengan penataan minimal. Sedangkan di Desa Perkebunan Sei Balai Kecamatan Sei Balai Kabupaten Asahan, yang dijadikan objek PPAN awalnya merupakan tanah sengketa. Sengketa ini dapat diselesaikan dengan baik dan kemudian dilakukan penataan dengan pola Konsolidasi Tanah Pertanian. Untuk kegiatan access reform dapat diambil kesimpulan bahwa dukungan dari pemangku kepentingan (stake holder) belum maksimal. Dukungan yang ditunjukkan oleh instansi terkait hanya pada tahap awal kegiatan PPAN saja. Hal ini dapat dilihat setelah redistribusi tanah yang ditandai dengan pemberian sertipikat, tidak dilanjutkan dengan memberikan akses kepada masyarakat dalam hal permodalan, pemasaran maupun pendampingan. Manfaat yang dirasakan masyarakat dengan adanya kegiatan PPAN adalah sertipikat murah, jaminan kepastian hukum dan juga harga tanah menjadi meningkat.