Pensertipikatan Tanah Kas Desa (TKD) merupakan bagian dari kegiatan pengelolaan pertanahan. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960
tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau yang kemudian dikenal dengan sebutan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA),
memberikan landasan yuridis bagi penyelenggaraan kebijakan pengelolaan pertanahan. Pada akhirnya pengelolaan tersebut bertujuan
untuk mewujudkan kepastian hukum dalam hal hubungan-hubungan hukum antara orang dengan bumi, air dan ruang angkasa termasuk pula
dengan perbuatan-perbuatan hukum yang terkait dengan sumber daya alam tersebut.

Tanah Kas Desa adalah tanah yang dikuasai oleh pemerintah desa yang hasilnya menjadi sumber pendapatan desa. Inventarisasi aset TKD dan pensertipikatan TKD merupakan langkah awal yang dapat diambil pemerintah desa guna optimalisasi TKD sebagai sumber pendapatan desa tersebut. Pensertipikatan TKD diproses oleh pemerintah desa di kantor pertanahan setempat dimana TKD berada melalui kegiatan pendaftaran TKD. Pendaftaran wajib dilakukan karena TKD juga merupakan obyek pendaftaran tanah.