Kawasan pesisir pantai Camplong dikenal kaya akan sumberdaya alam yang meliputi; sumberdaya hayati, sumberdaya non hayati, sumberdaya buatan dan jasa. Sejalan dengan perkembangan pembangunan kawasan pantai tersebut, kawasan pantai mulai dikuasai dan dimanfaatkan dalam berbagai sektor usaha, baik oleh masyarakat, swasta dan pemerintah. Sehingga untuk mengetahui apakah kelayakan lingkungan, ekonomi, hukum dan kebijakan yang diberikan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sampang terhadap penguasaan dan penggunaan wilayah sudah sesuai dengan aturannya, maka diadakan penelitian ini.

Untuk mengetahui jawaban permasalahan diatas dilakukan penelitian dengan metode deskriptif (descriptive research). Data yang diperoleh berupa data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari hasil kuisioner, wawancara langsung dengan pihak yang terkait serta observasi/pengamatan secara langsung dilapangan mengenai kelayakan lingkungan, ekonomi dan hukum, dengan cara identifikasi lapangan dan mengkorelasikan dengan tolok ukur yang ada. Data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen yang ada yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Dari hasil penelitian diketahui beberapa hal sebagai berikut: pertama, Kelayakan lingkungan, Ekonomi, dan Hukum terhadap penguasaan dan penggunaan tanah di lokasi penelitian oleh masyarakat, swasta dan pemerintah pada dasarnya tidak sesuai dengan lingkungan dan hukum yang ada, namun dari sisi pemanfaatan dan dalam rangka meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat serta dalam meningkatkan pendapatan daerah, maka keberadaan penguasaan dan penggunaan tersebut sebagian dianggap layak untuk dipergunakan. Namun pada daerah tertentu telah terjadi penguasaan dan penggunaan tanah yang dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan, dikarenakan hampir seluruh bentuk-bentuk penggunaan tanah dan pemanfaatan di wilayah pesisir tersebut belum dilengkapi dengan sistem pengelolaan limbah yang memadai. Kedua, Kebijakan Kantor Pertanahan Kabupaten Sampang terhadap penguasaan dan penggunaan tanah di lokasi penelitian
sebagian besar telah diberikan hak atas tanah berupa sertipikat Hak Milik, Hak Pakai, Hak Guna Bangunan dan Hak Wakaf kepada masyarakat, swasta dan pemerintah yang menguasai di sepanjang lokasi penelitian. Namun pemberian hak atas tanah oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sampang juga diberikan kepada masyarakat yang menghuni di daerah Kawasan mangrove.