Dasar Dasar Hukum Dalam Proyek dan Sumberdaya Manusia Sebagaimana diketahui, Negara Indonesia merupakan suatu Negara yang sedang membangun ( developing country) dimana pada saat ini sedang giat melaksanakan pembangunan disegala bidang, baik pembangunan dibidang fisik maupun di bidang non fisik. Pembangunan adalah usaha untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu hasil �hasil pembangunan harus dapat dinikmati seluruh rakyat sebagai peningkatan kesejahteraan lahir dan batin secara adil dan merata. Berhasil dan tidaknya pembangunan tergantung dari partisipasi seluruh rakyat, yang berarti pembangunan harus dilaksanakan secara merata oleh segenap lapisan masyarakat. Bentuk realisasi dari pembangunan yang dilaksanakan berupa pembangunan proyek-proyek sarana dan prasarana yang berwujud pembangunan dan rehabilitasi jalan jalan jembatan, pelabuhan , irigasi saluran saluran air perumahan rakyat maupun perkantoran dan sebagainya. Dalam pelaksanaannya, pembangunan proyek proyek ini melibatkan berbagai pihak seperti pemberi tugas (bouwheer) Pemborong, arsitek, agrarian pemda dan sebagainya. Indonesia adalah Negara hukum, maka pembangunan yang sedang dilaksanakan tidaklah terlepas dari peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan masalah tersebut Namun dalam kenyataanya peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan masalah pembangunan terdapat di dalam banyak peraturan sehingga menimbulkan kurang adanya kepastian hukum. Bangunan disini diartikan luas, tidak hanya rumah gedung tetapi termasuk juga jalan jembatan, waduk dan sebagainya. Oleh karena itu perlu adanya definisi yang tegas apa yang disebut bangunan agar ada kepastian hukum Dengan demikian hukum bangunan materinya merupakan kumpulan bahan bahan yang harus dicari disana sini dalam peraturan peraturan yang tanpa mempunyai suatu sistem, jadi pokoknya segala hal yang mempunyai hubungan membangun bangunan. Diharapkan buku ini dapat dijadikan acuan bagi para pembaca yang mungkin saja terlibat dalam pembangunan..