Keuangan Negara memegang peranan penting dalam suatu Negara, bahkan dapat dikatakan keuangan Negara merupakan motor penggerak bagi Negara itu dalam menjalankan roda pemerintahan. Dalam buku ini penyusun lebih cenderung menggunakan istilah� Anggaran� dari pada istilah � Keuangan� karena istilah keuangan Negara mempunyai cakupan yang sangat luas. Keuangan Negara dapat dibedakan dalam arti sempit yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN ) dan dalam arti luas mencakup selain APBN juga termasuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah(APBD) serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD ). Alasan lainya bahwa didalam penjelasan pasal 23 ayat (5) UUD 1945 secara tegas dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan keuanga Negara adalah uang belanja yang sudah disetujui DPR yang cara pelaksanaannya oleh pemerintah harus sepadan dengan persetujuan yang harus diberikan oleh DPR. Melalui buku yang sangat sederhana ini penyusun mencoba membahas keuangan Negara dari sudut hukum. Khususnya hukum anggaran yang mencakup Siklus anggaran Negara. Dalam membahas siklus anggaran, akan diuraikan secara singkat tentang rancanga anggaran, pembahasan anggaran di DPR sampai menjadi Undang undang. Kemudian diuraikan pula pengurusan anggaran baik pengurusan umum oleh otorisator maupun pengurusan khusus oleh Bendaharawan. Dan yang terakhir adalah perhitungan dan pertanggungjawanan anggaran Negara. Buku ini membahas keuangan Negara dari sudut hukum, khususnya hukum anggaran yang mencakup Siklus anggaran Negara mulai dari rancangan anggaran, pembahasan anggaran di DPR sampai menjadi UU pengurusan anggaran , perhitungan dan pertanggungjawaban anggaran Negara.