Amandemen terhadap UUD 1945 telah dilaksanakan DPR sejak tahun 1999 sampai tahun 2002. Amandemen ini diperlukan sebagai jawaban atas perubahan zaman yang terjadi sejak tahun 1945 sampai saat ini. Amandemen ini juga dimaksudkan sebagai koreksi terhadap UUD 1945. Sebagaimana diketahui, pemerintah Sukarno dan Suharto menggunakan UUD 1945 sebagai alat untuk melestarikan kekuasaannya. Berbekal pengalaman inilah maka dilaksanakan Amandemen terhadap UUD 1945.

Amandemen UUD 1945 menimbulkan pro dan kontra. Masyarakat yang pro beranggapan bahwa UUD 1945 perlu diubah untuk menyesuaikan dengan perubahan zaman. Masyarakat yang kontra beranggapan bahwa amandemen UUD 1945 merupakan bagian dari kapitalisme global. Mereka beranggapan bahwa UUD 1945 yang telah diamandemen telah memberi legitimasi bagi perusahaan multinasional untuk menguasai perekonomian Indonesia. Pro dan kontra menanggapi amandemen UUD 1945 merupakan hal yang wajar selama dilakukan dengan cara yang baik dan bijaksana.

Memang tidak ada yang abadi dan sempurna di dunia ini. Namun amandemen UUD 1945 dinilai lebih demokratis daripada sebelumnya. Parameter sebuah konstitusi dikatakan demokratis dapat dilihat dan sistim pembagian kekuasaannya, perlindungan hak asasi manusia, dan sistem check and balances-nya. Indikator tersebut sangat diperhatikan pada UUD 1945 yang telah diamandemen. Dilengkapi dengan data-data yang telah diperoleh, buku ini menyajikan Konstitusi Indonesia: meliputi UUD 1945 termasuk amandemen I-IV, Konstitusi RIS, UUD Sementara 1950, serta dilengkapi dengan Piagam Jakarta dan Dekrit Presiden 5 Juli 1959.