Pada hakikatnya, pembentukan UU adalah sebuah proses perumusan kebijakan publik yang dijaklankan oleh DPR RI sebagai lembaga dan Anggota DPR RI sebagai individu. Melalui kebijakan legislasi itu, DPR RI dan Anggota DPR RI berupaya mengartikulasikan dan merumuskan berbagai kepentingan kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dari setiap UU yang dibuatnya, demi terwujudnya sepremasi hukum dan terbentuknya UU yang sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Efektivitas proses pembentukan UU hanya dapat terwujud apabila didukung teknik pembentukan UU, yang meliputi cara, metode, dan standar yang pasti, baku, serta mengikuti semua lembaga negara yang berwenang membuat UU.