Putusan MK Nomor 46/PUU/2010 Tentang Anak Luar Kawin mengundang kontroversi. Sejumlah tokoh agama, hakim, jaksa, pengacara bahkan kalangan kampus saling berbeda pendapat atas putusan tersebut. Secara umum kontroversinya seputar hak dan kewajiban sang anak dalam hubungannya dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Oleh Mahkamah Konstitusi diputuskan Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 harus dibaca; "anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya, serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya."

Bunyi putusan tersebut menurut salah seorang penulis buku ini dapat merusak tatanan hukum Islam mengingat perbuatan Zina merupakan jarimah (tindak pidana kejahatan). Majelis Ulama Indonesia bahkan berpendapat, putusan MK tersebut melampaui tuntutan Pemohon (ultra petita) apalagi MK tidak menjelaskan lebih lanjut tentang "hubungan perdata" yang justru letak kontroversi putusan tersebut.