Kota Madya justru mengalami penurunan. Faktor yang secara signifikan berpengaruh terhadap penurunan tersebut adalah bahwa setelah pengelolaan PBB dialihkan. maka kabupaten/Kota Madya tidak akan mendapatkan insentif lagi dari pencapaian target eneri�maan PBB Perdesaan dan Perkotaan, sedang target penerimaan PBB Perkotaan dan erdesaan kabupaten/Kota Madya banyak yang nilai�nya kecil. Dengan coverage ratio PBB yang rata-rata 71% dan bagi daerah di luar Pulau Jawa mungkin lebih kecil lagi, maka engenaan PBB masih bisa ditingkatkan sehingga target penerimaan sangat mungkin inaikkan. Untuk keperluan itu harus dilakukan pendataan dan penilaian guna menetapkan NJOP dari objek PBB yang baru.
Guna memenuhi kebutuhan tersebut buku ini mencoba untuk memberikan tuntunan bagaimana harus melakukan penilaian terha�dap objek PBB yang bisa berupa tanah kosong, perumahan, ruko ataupun properti komersial yang bisa berupa hotel, motel, restoran, ataupun perkantoran. Dengan diperolehnya nilai pasar dari setiap properti yang menjadi objek PBB Perdesaan dan Perkotaan, diharap�kan dapat diperoleh nilai NJOPBB yang benar-benar mencerminkan nilai pasarnya sehingga dapat ditetapkan PBB yang mampu mening�katkan PAD kabupaten/Kota Madya.