Arah kebijakan dalam TAP MPR Nomor IX/MPR/2001 adalah pembaharuan agraria mencakup suatu proses berkesinambungan berkenaan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan sumber daya agraria dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera untuk mengurangi tingkat kemiskinan. Suatu kenyataan bahwa kemiskinan masih membelenggu penduduk Indonesia. Kemiskinan di Pulau Jawa disebabkan oleh penguasaan pemilikan dan penggunaan tanah pertanian sebagai penopang kehidupan. Di Kabupaten Gresik masih terdapat daerah miskin dengan jenis penggunaan tanah tertentu. Sehingga untuk mengetahui jenis penggunaan tanah di daerah miskin dan kebijakan Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik di daerah miskin dalam rangka pembaruan agraria, maka diadakan penelitian ini.

Untuk mengetahui jawaban permasalahan diatas dilakukan penelitian dengan metode deskriptif (descriptive research). Data yang
diperoleh berupa data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan pihak yang terkait serta
observasi/pengamatan secara langsung dilapangan mengenai jenis penggunaan dan pemanfaatan tanah daerah miskin di Kabupaten
Gresik. Data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen yang ada yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Dari hasil penelitian diketahui beberapa halsebagai berikut : jenis penggunaan tanah di daerah miskin di Kabupaten Gresik Provinsi
Jawa Timur, sebagian besar adalah untuk tanah pertanian tadah hujan dengan pola tanam 1 (satu) kali padi dan 1 (satu) kali palawija, hasil yang diperoleh dari kegiatan pengolahan tanah pertanian masih belum optimal dan masih dibawah standar upah minimum regional Kabupaten Gresik sehingga masih banyak masyarakat petani yang hidup kurang layak. Dalam rangka pelaksanaan pembaruan agraria di Kabupaten Gresik, Kantor Petanahan Kabupaten Gresik melaksanakan kegiatan inventarisasi data P4T sesuai dengan arahan
kebijakan pembaruan agraria. Untuk daerah miskin inventarisasi dilaksanakan di Desa Slempit Kecamatan Kedamean pada Tahun
2009. Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik berperan untuk mengusulkan lokasi serta sebagai pelaksana teknis kegiatan inventarisasi data P4T. Selain itu Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik juga telah melaksanakan Kegiatan Pemberdayaan UMK melalui program sertipikasi tanah UMK dengan tujuan meningkatkan akses permodalan dalam rangka peningkatan kesejahteraan UMK.