Hak Gogolan diatur dalam Pasal VII Ketentuan-Ketentuan Konversi UU Nomor 5 Tahun 1960 mengenai UUPA. Realisasi dari UU tersebut yaitu program Agrarian Reform disebut sebagai program �Landreform� salah satunya program redistribusi tanah. Permasalahan yang terjadi atas penguasaan dan penggarapan tanah-tanah pertanian gogolan tetap yaitu belum adanya kepastian hak yang bersifat tetap sebagaimana ketentuan konversi dengan pemberian Hak Milik, banyak terjadi peralihan dan pemindahan hak yang tidak tercatat secara sah. Adanya kekhawatiran petani yang telah menguasai secara fisik dan mengerjakan tanahnya secara aktif apabila sewaktu-waktu tanahnya diambil oleh negara karena belum adanya kepastian hak dengan alat bukti sertipikat. Hal ini mendorong minat masyarakat untuk segera mendapatkan penyelesaian masalah kepastian haknya, ditempu pola penyelesaian dengan melibatkan segenap unsur pemerintah, masyarakat dan lembaga kredit perbankan melalui kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lamongan. Atas dasar hal tersebut di atas penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul �Pelaksanaan Redistribusi Tanah Hak Gogolan Di Desa Sumberaji Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur�. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan redistribusi tanah hak gogolan di Desa Sumberaji, kendala apa yang dihadapi dan bagaimana upaya mengatasinya serta manfaat apa saja yang diperoleh dari program redistribusi tanah tersebut.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yakni menjelaskan dan menginterpretasikan data, sehingga tampak jelas keadaan yang ada untuk memperoleh kesimpulan agar mudah dibaca dan dipahami. Jenis data yang diperoleh adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, studi dokumen dan observasi, kemudian data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif.

Hasil analisis data menunjukkan bahwa Pelaksanaan redistribusi tanah hak gogolan tetap di Desa Sumberaji secara umum telah dilaksanakan dengan baik seluruh peserta redistribusi telah menerima sertipikat, tetapi tanah yang diperoleh rata-rata dibawah setengah hektar sehingga dapat dikatakan bahwa pelaksanaan redistribusi tanah hanya sebatas untuk penguatan hak atas tanah sesuai dengan tanah yang digarap sebelumnya. Beberapa kendala yang dihadapi berasal dari peserta redistribusi, tingkat desa, Kantor Pertanahan dan Bank yang berperan, namun sejauh ini dapat diatasi melalui komunikasi dan koordinasi Kantor Pertanahan setempat dengan pihak-pihak terkait. Program tersebut dapat memberikan manfaat baik bagi masyarakat/peserta redistribusi, Pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Lamongan dan Pemerintahan Desa.