Tujuan pelaksanaan redistribusi tanah yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dalam rangka mewujudkan keadilan sosial dengan cara membagi-bagikan tanah kepada petani yang tidak mempunyai tanah. Redistribusi tanah tidak hanya membagi-bagikan tanah saja, tetapi juga memberikan suatu tanda bukti hak atas tanah. Dalam memperoleh hak atas tanah mengharuskan pemiliknya untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya. Akan tetapi selama pelaksanaan redistribusi tanah di Indonesia berjalan, masih banyak petani yang tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagai penerima redistribusi. Hal serupa terjadi di Desa Lengkongbarang Kecamatan Cikatomas Kabupaten Tasikmalaya, setelah pelaksanaan redistribusi tanah pada Tahun 1975. Melalui Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 1997 tentang Penertiban Tanah Obyek Redistribusi Landreform, maka pada Tahun 2007 dilaksanakan Her-Redistribusi atas bidang-bidang tanah yang telah diredistribusi tersebut. Namun pada pelaksanaannya tetap saja menemui kendala. Oleh karena itu pada penelitian ini Penulis ingin mendeskripsikan mengenai pelaksanaan redistribusi tanah obyek landreform di Desa Lengkongbarang Kecamatan Cikatomas Kabupaten Tasikmalaya dengan memfokuskan pada 3 permasalahan. Yaitu, apa saja kendala yang ada, bagaimana upaya mengatasinya, dan manfaat apa yang diperoleh dari pelaksanaan redistribusi tanah bagi petani.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Data yang digunakan adalah data primer melalui kuesioner dan wawancara, serta data sekunder melalui studi dokumentasi terhadap beberapa dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini. Kuesioner dilakukan terhadap 30 petani penerima redistribusi, sedangkan wawancara dilakukan terhadap aparat Desa Lengkongbarang dan Kantor Pertanahan Kabupaten Tasikmalaya. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif lalu dideskripsikan berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif.

Hasil Penelitian menunjukan bahwa dalam pelaksanaan redistribusi tanah ini ditemukan beberapa kendala yang dihadapi antara lain: petani, terkendala dengan lokasi kantor yang jauh dan biaya yang mahal; Pemerintah Desa, terkendala dengan masih adanya petani yang belum membayar BPHTB dan yang belum melengkapi berkas; serta Kantor Pertanahan, terkendala dengan sulitnya lokasi, berkas, dan masih ada petani yang belum membayar BPHTB. Upaya yang dilakukan antara lain: petani, mengurus secara kolektif, dan meminjam uang; Pemerintah Desa, melakukan kerja lembur, dan bekerjasama dengan koperasi; serta Kantor Pertanahan, berupaya dengan melakukan penyuluhan, membentuk Panitia Desa Redistribusi dan memotivasi petani. Manfaat yang diperoleh petani antara lain: mendapatkan jaminan hukum hak atas tanah, dan mudah mendapatkan modal dengan agunan sertipikat.