Pembangunan selalu membutuhkan tanah sebagai media untuk mengimplementasikan segala kebijakan yang telah ditetapkan. Keterbatasan tanah sebagai modal pembangunan mendorong pemerintah melakukan penyediaan tanah dengan cara pengadaan tanah. Hal ini juga terjadi dalam pembangunan Jalan Trase Sentolo-Sermo di Kecamatan Sentolo Kabupaten Kulon Progo, jalan menuju waduk sermo tersebut telah mengalami kerusakan sehingga banyak kepentingan yang terhadang, oleh karenanya perlu ada pelebaran dan peningkatan jalan serta perbaikan jembatan agar kelancaran lalu lintas dan pembangunan di segala aspek dapat berjalan lancar.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian prosedur pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan jalan Trase
Sentolo-Sermo dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang
Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik
Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 Yang Telah Diubah Dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2006. Dan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menghambat dan upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan Jalan Trase Sentolo-Sermo Kecamatan Sentolo, Kabupaten Kulon Progo. Dalam rangka memperoleh hasil yang diharapkan, jenis penelitian yang digunakan deskriptif komparatif yaitu penelitian yang mengklasifikasikan data dalam hal ini data pengadaan tanah yang diperoleh dari berbagai sumber kemudian dikomparasikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan model pendekatan kualitatif. Data yang diperlukan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi dokumentasi, wawancara dan studi kepustakaan. Analisis yang digunakan adalah teknik analisis secara deskriptif dan tabulasi.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa proses pengadaan tanah yang dilakukan dalam pembangunan Jalan Trase Sentolo Sermo Kecamatan Sentolo yang dilaksanakan oleh Bagian Tata Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Kulon Progo belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 dan Peraturan Ka. BPN Nomor 3 Tahun 2007. Dimana faktor yang menghambat dalam pelaksanaan pengadaan tanah dalam pembangunan Jalan Trase Sentolo-Sermo keterlambatan dalam pelaksanaan inventarisasi data dan masih ada 10 orang pemegang hak atas tanah yang keberatan atas harga yang telah disepakati yang dapat diselesaikan dengan adanya kerjasama yang baik antar instansi dan musyawarah untuk mencapai mufakat.