Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI) merupakan salah satu instansi pelayanan publik, yang sedang giat-giatnya
meningkatkan pelayanan bidang pertanahan melalui pola pelayanan berbasis teknologi informasi. Dalam upaya peningkatan pelayanan
tersebut, maka BPN RI mengambil langkah dengan mengembangkan sebuah Sistem Informasi Pertanahan. Pengelolaan informasi dan
administrasi pertanahan telah dikemas dalam suatu Sistem Informasi dan Manajemen Pertanahan Nasional (SIMTANAS). Sejauh ini SIMTANAS yang sedang disusun belum menunjukkan peran multigunanya. SIMTANAS yang multiguna menyajikan informasi yang dapat
dimanfaatkan untuk kepentingan berbagai pihak, tidak hanya kepentingan kepastian hukum atau kepastian pajak. Dalam rangka mewujudkan SIMTANAS yang multiguna diperlukan data pertanahan dari instansiinstansi yang ada. Di Kota Administrasi Jakarta Pusat, instansi-instansi yang memiliki hubungan erat dalam pengelolaan data pertanahan dimaksud antara lain Kantor Pertanahan, Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Tata Ruang, dan Kantor PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN). Inventarisasi data yang berhubungan dengan pertanahan, sekaligus kajian urgensi dari data pertanahan tersebut diperlukan dalam mendukung pelaksanaan SIMTANAS yang multiguna.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Sifat dari penelitian ini adalah eksploratif, Penelitian ini menjelaskan berbagai data pertanahan dan urgensinya, sehingga memungkinkan adanya penjajakan sharing data pertanahan antar instansi di wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat, yang memiliki kebutuhan dan kepentingan terhadap data pertanahan, melalui SIP yang multiguna.Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan studi dokumen. Sedangkan untuk analisis data menggunakan teknik analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa data pertanahan yang diperlukan dalam mewujudkan SIMTANAS yang multiguna di Kota Administrasi Jakarta Pusat terdiri dari data spasial dan data tekstual yang berasal dari berbagai instansi, antara lain Kantor Pertanahan, KPP, Kantor PT. PLN, Kantor Dinas Tata Ruang dan Kantor Bappeda. Kelima instansi tersebut ternyata berkepentingan dengan data pertanahan, baik aspek spasial maupun aspek tekstual, meskipun pemanfaatan data pertanahan bersama antar instansi belum terlaksana secara efektif. Urgensi data pertanahan yang tersusun dalam SIMTANAS multiguna menghasilkan informasi pertanahan yang bermanfaat untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan dan monitoring pembangunan; mendukung kebijakan pemerintah dalam penerapan e-government dan good governance; dan meningkatkan efektifitas pemanfaatan data bersama (sharing data) antar instansi.