Kerusakan lingkungan hidup dewasa ini bukan lagi menjadi permasalahan dan keresahan individu atau satu-dua-negara saja, namun telah menjadi tanggungjawab bersama umat manusia di dunia. Pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat ulah tangan manusia (perusahaan industri) dapat dikatakan hampir mencapai titik kulminasi tertinggi. Mengadapi berbagai permasalahan yang ada
diperlukan suatu terobosan hukum yang secara progresif dan integratif menjadi solusi elegan demi terciptanya tujuan pembangunan berkelanjutan(sustainable development).Buku ini penting di baca oleh semua kalangan, akademisi, politisi, pengambil keputusan, maupun aktivis yang peduli terhadap persoalan lingkungan karena di dalamnya mengupas berbagai diskursus mengenai proses pembentukan hukumnya (law making process), produk hukum(legal product), implementasi hukum (law implementation), penegakan/ supremasi hukumnya (law enforcement), serta (law developmentmodel) model pengembangan hukumnya yang seluruhnya merupakan suatu komponen utuh-integral dalam bingkai pengelolaan, pemanfaatan, pengawasan terhadap lingkungan hidup yang ideal dan berkeadaban.

Kerusakan lingkungan tidak saja disebabkan oleh ulah pejabat (birokrasi) dan investor tetapi juga oleh akademisi-akademisi kampus, satu contoh konkrit ilmuan ikut memberikan legitimasi terhadap pembangunan yang menyalahi, menyimpang dari tata ruang dengan dalih pertimbangan ilmiah atau sering disebut ilmuan tukang. Oleh karena itu lahirnya buku ini tidak saja memberikan model alternatif solusi dengan potret yang berbeda terhadap persoalan lingkungan, akan tetapi meneropongnya dengan pendekatan sentuhan tanggung jawab yang proporsional, kolektif & partisipatif.

Ir. Jazim Hamidi, SH., MH.( Akademisi & Penulis Buku "Revotusi Hukum Indonesia�)Hukum administrasi lingkungan sebagai bagian dari hukum lingkungan, selain hukum perdata lingkungan dan hukum pidana lindkungan, sesungguhnya lebih memainkan
fungsi pencegahan dari pada penindakan, karena cerminan dari salah satu prinsip penting dalam hukum lingkungan, yaitu precautionary principle (prinsip keberhati-hatian atau prinsip pencegahan dini) sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Karya buku ini mengurai secara holistik aspek-aspek krusial dari Hukum Administrasi Lingkungan yang belum banyak diperhatikan dan ditekuni para akademisi hukum.Buku ini selain memperkaya khasanah literatur di bidang hukum lingkungan, juga memberi kontribusi teoritis kepada stakeholders tidak saja mahasiswa, akademisi hukum, khususnya para dosen Hukum Lingkungan, tetapi juga para praktisi dan birokrat di tingkat pusat maupun di daerah, termasuk para pelaku usaha dan/atau kegiatan, dan juga para aktivis organisasi non-pemerintah (LSM).