Peningkatan status pemerintahan di Batu dari Kota Administratif menjadi Kota berakibat pada pengembangan pembangunan fasilitas umum dan utilitas umum dan juga berakibat pada peningkatan jumlah penduduk. Hal ini mendorong kebutuhan akan tanah untuk memenuhi pembangunan semakin meningkat. Salah satu upaya memenuhi kebutuhan tanah tersebut dimungkinkan berasal dari tanah kas desa. Mengingat bahwa jenis pengelolaan tanah kas desa beraneka ragam dan ada peraturan yang mengaturnya maka tujuan dari penelitian ini adalah: Menghasilkan informasi tentang bentuk-bentuk, sistem, distribusinya dan besarnya pendapatan desa dari pengelolaan tanah kas desa yang telah dilaksanakan di Batu pada periode berstatus sebagai Kota Administratif dan periode setelah terbentuknya Kota.

Metode Penelitian yang dilakukan pada penelitian ini adalah penelitian survei dengan pendekatan deskriptif analitis. Pendekatan deskriptif dimaksudkan untuk membuat deskripsi penerapan beberapa bentuk pengelolaan tanah-tanah kas desa yang ada di Kota Batu, Provinsi Jawa Timur. Pendekatan analitis digunakan dalam rangka melakukan analisis besarnya pendapatan desa untuk berbagai sistem pengelolaan tanah kas desa tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Kecamatan Batu terdapat 4 desa yang masih memiliki tanah kas desa yaitu Desa Oro-Oro Ombo, Desa Pesanggrahan, Desa Sumberejo dan Desa Sidomulyo.Hal ini berakibat bahwa pengelolaan tanah kas desa di Kecamatan Batu sebelum dan sesudah terbentuknya Kota Batu adalah sama, sistem pengelolaan tersebut meliputi swakelola oleh aparat desa (tanah ganjaran) dan sistem sewa kepada pihak ketiga (biasanya masyarakat desa). Akan tetapi pada tahun 2008 terdapat
sistem pengelolaan tanah kas desa secara kerjasama pemanfaatan di Desa Oro-Oro Ombo. Dari ketiga jenis pengelolaan tanah kas desa yang terdapat di Kecamatan Batu tersebut apabila dilihat dari besarnya pendapatan desa maka yang paling menguntungkan desa adalah sistem pengelolaan tanah kas desa secara kerjasama pemanfaatan. Saran yang dapat diberikan adalah: (a) dalam rangka meningkatkan pendapatan maka bentuk pengelolaan secara swakelola ditiadakan, (b) perlu adanya peta desa yang memuat mengenai tanah kas desa serta pengelolaan dan penggunaannya, (c) sebaiknya tanah kas desa segera disertipikatkan, (d) pemerintah Kota Batu lebih mendorong dan memotivasi desa apabila perlu memberikan bantuan dana untuk meningkatkan pengelolaan tanah kas desa demi peningkatan pendapatan desa.