Tanah Kas Desa (TKD) merupakan tanah yang dikuasai oleh pemerintah desa yang hasilnya menjadi sumber pendapatan desa. Oleh
sebab itu, keberadaannya perlu dipertahankan untuk mendukung kelangsungan pemerintah desa. Kegiatan pengelolaan TKD bertujuan
untuk meningkatkan pendapatan desa yang merupakan salah satu Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Pengelolaan TKD
dilakukan dengan berbagai cara, sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 1996 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan dan Pengembangan Tanah Kas Desa. Salah satu pengelolaan TKD yang dilakukan Pemerintah Desa Karangmojo dengan sistem sewa melalui pelelangan. Pelelangan TKD adalah proses kegiatan tawar menawar harga untuk menyewakan TKD dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh panitia lelang dengan peserta lelang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan Pemerintah Desa Karangmojo melaksanakan pengelolaan TKD dengan sistem sewa melalui pelelangan dan bagaimana mekanisme pelaksanaan pelelangan TKD di Desa Karangmojo, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Jenis data dalam penelitian ini berupa data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dan data sekunder yang diambil dengan cara dokumentasi data. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa yang menjadi alasan Pemerintah Desa Karangmojo melaksanakan pengelolaan TKD dengan sistem sewa melalui pelelangan adalah dalam rangka meningkatkan pendapatan desa, yang merupakan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa (APBDes). Hasil dari pengelolaan TKD tersebut digunakan untuk keperluan penyelenggaraan pemerintah desa, yang antara lain untuk kegiatan pembangunan desa. Mekanisme pengelolaan TKD dengan sistem sewa melalui pelelangan di Desa Karangmojo berpedoman pada Keputusan Bupati Nomor 185 Tahun 2001 tentang Tata Tertib Lelangan Tanah-tanah Kas Desa Kabupaten Karanganyar, yaitu a) Pemerintah desa mengajukan ijin pelelangan TKD ke Kantor Kecamatan setempat; b) Setelah ijin dikeluarkan, dibentuk panitia lelang c) Panitia lelang membuat pengumuman; d) Panitia lelang menetapkan batas minimal harga TKD; e) Pelaksanaan pelelangan, yang terdiri dari : (1) Penawaran harga TKD kepada peserta lelang; (2) Apabila penawaran tidak mencapai batas minimal, panitia lelang mengadakan musyawarah untuk mengambil keputusan; (3) Penawaran tertinggi ditetapkan sebagai pemenang lelang; (4) Pembuatan Berita Acara Pelelangan. f) Hasil pelelangan tersebut dimasukkan ke kas desa dan merupakan APBDes.