Letak Kabupaten Malang yang sangat strategis mengakibatkan nilai tanah menjadi tinggi, sehingga secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap kuantitas dan kualitas masalah, konflik, sengketa, dan perkara di bidang pertanahan. Salah satu konflik dan sengketa tersebut, adalah penguasaan HGU oleh PT. PN XII Perkebunan Pancursari seluas 912 Hektar yang secara historis diperoleh berdasarkan pelaksanaan UU Nomor 86 Tahun 1958. Perkebunan tersebut saat ini diklaim oleh warga masyarakat Desa Tegalrejo dan Sekarbanyu, Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur, dengan alasan perkebunan yang bersangkutan diterlantarkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab terjadinya konflik dan peran Kantor Pertanahan Kabupaten Malang dalam proses penyelesaian sengketa dan konflik tersebut. Hal ini mendukung 11 Agenda Reformasi Agraria point ke empat:
�Menyelesaikan Persoalan Pertanahan di Daerah-daerah Konflik� dan point kelima: �Menangani dan Menyelesaikan Perkara, Masalah, Sengketa dan Konflik Pertanahan di Seluruh Indonesia Secara Sistematik�.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan didukung data primer, dan sekunder serta tersier. Adapun pengambilan data menggunakan teknik Purposive Sample. Analisis Deskriptif kualitatif, dan cara penarikan kesimpulan bersifat induktif.

Hasil penelitian menunjukkan: Pertama, penyebab terjadinya konflik ini dikarenakan adanya perbedaan persepsi antara warga masyarakat Desa Tegalrejo dan Sekarbanyu dengan PT. PN XII. Dari aspek yuridis penguasaan Warga masyarakat didasarkan pada persepsi bahwa tanah perkebunan itu diterlantarkan, sedangkan PT. PN XII menyatakan bahwa perkebunan tidak diterlantarkan, akan
tetapi telah dilakukan penanaman sesuai UU No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan. Di samping itu dari aspek sosial berdasarkan UU Perkebunan bahwa keberadaan PT. PN XII belum sepenuhnya memberikan peningkatan kesejahteraan warga. Kedua, peran Kantor Pertanahan Kabupaten Malang, yaitu memfasilitasi kedua belah pihak yang bersengketa dalam bentuk sebagai anggota Tim Fasilitasi Penyelesaian Masalah Pertanahan Kabupaten Malang dan bertindak sebagai mediator yang bersifat Authoritative Mediator.