Salah satu tugas pokok BPN RI dan juga merupakan salah satu fungsi Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota adalah melaksanakan
pelayanan bidang pertanahan kepada masyarakat. Sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi BPN RI, diperlukan perhatian terhadap
upaya�upaya untuk lebih meningkatkan pelayanan di bidang pertanahan. Seiring dengan volume pekerjaan pelayanan pertanahan
yang padat di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman diimbangi dengan adanya tuntutan masyarakat akan perlunya pelayanan yang
optimal. Pelaksanaan diperlukan transparansi prosedur yang sederhana, kepastian waktu proses penerbitan sertipikat dan biaya
yang harus dibayar oleh masyarakat serta berbagai kemudahan dalam pelayanan maupun perlindungan hak�hak dan kepentingan masyarakat.

Penelitian yang dilakukan di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman dengan menggunakan metode deskriptif melalui pendekatan
kualitatif ini bertujuan untuk mengetahui prosedur dan pemenuhan standar waktu proses penerbitan sertipikat serta untuk mengetahui adanya kendala maupun upaya penyelesaian pada proses penerbitan sertipikat.

Hasil analisis data menunjukkan bahwa pelayanan dilaksanakan dengan sistem loket dengan komputerisasi untuk mempermudah pelayanan pertanahan kepada masyarakat sehingga dapat memperlancar pelaksanaan pelayanan dan sesuai waktu yang telah ditetapkan serta dapat meningkatkan kualitas pelayanan pertanahan. Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman dalam memberikan pelayanan pertanahan menerapkan suatu kebijakan yang mengacu pada SPOPP dan digunakan sebagai pedoman pelaksanaan pendaftaran tanah khususnya pada kegiatan pemecahan, pemisahan dan penggabungan. Pelayanan di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman sudah sesuai dengan SPOPP namun penjabaran dari SPOPP yang dituangkan dalam Kebijakan Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman tanggal 11 Agustus 2008 belum sesuai. Berdasarkan hasil penelitian pada 509 berkas yang diteliti ada sebagian kecil yang terlambat proses penyelesaiannya karena masih ada permasalahan atas bidang tanah yang di mohon yaitu sejumlah 47 berkas. Meliputi 325 berkas permohonan pemecahan yang diteliti ada 28 berkas yang terlambat; 150 berkas permohonan pemisahan yang diteliti ada 19 berkas yang terlambat; dan 34 berkas permohonan penggabungan yang diteliti sesuai dengan waktu penyelesaian penerbitan sertipikat.