Sekitar tahun 1980 an, seiring dengan keberadaan tanah timbul dengan areal yang cukup luas di sempadan Sungai Progo Desa Trimurti
Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, warga masyarakat di sekitar areal tersebut mulai
memanfaatkannya untuk kegiatan bercocok tanam, perikanan maupun pertambangan. namun karena ketidakteraturan dalam penggunaan dan
pemanfaatan tanah ini, selisih paham terhadap penggunaan pada area ini kerap terjadi yang berpotensi menimbulkan sengketa di antara warga masyarakat itu sendiri, juga dampak kerusakan lingkungan di area sekitar sungai tersebut mulai kelihatan. Terbukti pada tahun 2001, jembatan srandakan yang menghubungkan dua kabupaten yaitu kabupaten kulon progo dengan kabupaten bantul ambles.

Penelitian ini berjudul � Peran Pemerintah Desa Dalam Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah Timbul Di Desa Trimurti Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul�. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui kesesuaian penggunaan dan pemanfaatan tanah dikaitkan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul guna mencegah terjadinya sengketa dalam usaha pengembangan wilayah desa menuju pembangunan Daerah. Pelaksanakan penelitian ini menggunakan perpaduan metode deskriptif, dengan pendekatan kualitatif dalam penarikan kesimpulan.

Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan, diperoleh informasi bahwa penggunaan dan pemanfaatan, tanah timbul di wilayah tersebut, terbagi menjadi beberapa zona yang masing-masing memiliki riwayat penguasaan pengerjaan dan penggunaan serta karakteristik fisik tanah yang berbeda. Hasil penelitian menunjukan bahwa Kesesuaian penggunaan dan pemanfaatan tanah timbul atau sepadan sungai Progo belum sepenuhnya sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul, dimana terdapat 117, 75 ha atau 53,22% belum sesuai dengan peruntukan penggunaan tanah dan baru 103,50 ha atau 46,78% yang sesuai dengan peruntukan penggunaan tanah. Dan peran Pemerintah Desa Trimurti dalam penggunaan dan pemanfaatan tanah timbul atau tanah timbul belum
sepenuhnya optimal. Dimana terdapat 32,56 ha areal tanah timbul dengan tingkat kesetabilan yang cukup, belum dilakukan pendataan. Sehingga warga khususnya para panggarap tidak berani mengerjakan secara optimal yang secara tidak langsung mempengaruhi hasil yang diperoleh.