Tanah dalam kehidupan manusia mempunyai arti yang sangat penting, yaitu sebagai instrumen pemenuhan kebutuhan dasar bagi
kehidupan manusia. Kebutuhan tanah bagi manusia semula dapat dengan mudah dipenuhi, akan tetapi dengan semakin meningkatnya jumlah
penduduk disertai meningkatnya kualitas kebutuhan hidup, serta makin meningkatnya kegiatan pembangunan yang memerlukan tanah, maka
meningkat pula peralihan hak atas tanah, antara lain dengan mengadakan jual beli tanah, hibah, tukar menukar serta pembagian hak bersama dan pemisahan. Sehubungan dengan peralihan hak atas tanah yang sering dijumpai didalam masyarakat, maka perlu adanya kualitas akta untuk menjamin kepastian hukum. Dalam hal ini untuk mendorong masyarakat dalam pendaftaran peralihan hak atas tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat. Maka disinilah secara tidak langsung peranan PPAT untuk menjelaskan ketentuan peraturan yang ada dalam hal ini Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Melihat jumlah PPAT sebanyak empat puluh enam ( 46 ) orang, dan jumlah PPAT Sementara sebanyak empat belas ( 14 ) orang, yang
tersebar di seluruh Kabupaten Demak, tentunya memiliki kualitas pelayanan tidak sama. Kualitas pelayanan dapat diukur melalui penelitian pada masyarakat di wilayah Kabupaten Demak yang pernah mendapatkan pelayanan PPAT dan PPAT Sementara. Demak sebagai
Kota Wali, mayoritas penduduknya memeluk Agama Islam, dan Masyarakat Kabupaten Demak yang dikategorikan masyarakat yang
berpikiran maju dan modern yang bisa menilai tentang kualitas pelayanan dibidang pembuatan akta peralihan hak atas tanah. Berkaitan dengan fenomena ini, penulis tertarik untuk mencoba membandingkan kualitas pelayanan pembuatan akta peralihan hak atas tanah melalui PPAT dengan PPAT Sementara. Tujuan dari penelitian ini adalah : Untuk mengetahui perbedaan kualitas pelayanan PPAT Sementara dibandingkan dengan PPAT dalam pembuatan akta peralihan hak atas tanah dan untuk mengetahui kebijakan Kantor Pertanahan Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah dalam meningkatkan kualitas pelayanan PPAT Sementara dengan PPAT .

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif komparatif yaitu ingin membandingkan dua atau tiga kejadian dengan
melihat penyebab-penyebabnya ( Arikunto, Suharsimi 1997:248 ). Penelitian komparasi akan dapat menemukan persamaan-persamaan dan
perbedaan-perbedaan tentang prosedur kerja. Dalam penelitian ini yang ingin dibandingkan adalah mengenai kualitas pelayanan dalam pembuatan akta peralihan hak atas tanah oleh PPAT dan PPAT.

Sementara dengan indikator: Profesionalisme, kecepatan transaksi, kepuasan menyeluruh dengan jasa,dan tanggung jawab. Berdasarkan langkah-langkah mulai dari menyebarkan angket atau kuesioner kepada masyarakat pengguna jasa PPAT dan PPAT
Sementara, serta melakukan wawancara dengan PPAT dan PPAT Sementara serta Kasubsi Peralihan Hak, Pembebanan Hak dan PPAT,
peneliti memperoleh data dan informasi untuk dianalisis. Berdasarkan analisis hasil penelitian yang dilakukan dapat menunjukkan, bahwa pelayanan PPAT lebih berkualitas dibandingkan dengan PPAT Sementara dalam melayani masyarakat sebagai pemohon akta peralihan hak atas tanah. Sehingga masyarakat banyak memilih melalui PPAT dalam melakukan peralihan hak atas tanah tersebut, karena PPAT membantu masyarakat dalam melakukan peralihan hak atas tanah langsung memproses permohonan setipikatnya ke Kantor Pertanahan Kabupaten Demak, kualitas pelayanan ini dapat dilihat dari :
1. Prosedur yang tidak berbelit � belit.
2. Prosedur yang mudah dipahami.
3. Keramahan dari Pejabat PPAT beserta pegawainya.
4. Ketepatan waktu dalam penyelesaian.
5. Janji waktu yang diberikan oleh PPAT.
6. Biaya terjangkau oleh masyarakat.
7. Sikap yang mencerminkan sikap kerjasama.
8. Posisi kantor yang strategis .
9. Tanggung Jawab PPAT.

Dan upaya yang dilakukan Kantor Pertanahan Kabupaten Demak untuk mengatasi berbagai masalah tersebut, Sejalan dengan pelaksanaan
reformasi dan otonomi daerah, yaitu dengan mengoptimalkan hasil pelaksanaan kegiatan pertanahan yang berhubungan dengan ke-PPAT-an dengan mempertimbangkan kehadiran forum komunikasi, peningkatan kerja sama dengan instansi pemerintah, serta peningkatan pembinaan dan pengawasan PPAT.