Badan Pertanahan Nasional berupaya meningkatkan pelayanan pertanahan kepada masyarakat. Salah satunya dengan menetapkan
Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2005 tentang Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan di
Lingkungan Badan Pertanahan Nasional (SPOPP). Penerapan SPOPP dalam penerbitan sertipikat melalui pemberian hak atas tanah pada pelaksanaannya harus melibatkan 3 (tiga) SPOPP secara berkelanjutan yaitu: SPOPP-3.09.1-KPM, SPOPP SPOPP-2.01-KPM, dan SPOPP- 3.12-KPM. Atas dasar latar belakang tersebut penulis melaksanakan penelitian dengan judul Penerapan Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan (SPOPP) dalam penerbitan Sertipikat Di Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan SPOPP dalam penerbitan sertipikat di Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam rangka penerapan SPOPP.

Metode Penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Jenis data yang diperoleh adalah data
primer dan data sekunder, yang didapatkan dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu data yang terkumpul dipilih yang sesuai dengan data yang diperlukan, kemudian dikelompokan menjadi beberapa kelompok selanjutnya dilakukan analisis dalam bentuk kalimat-kalimat.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, pelaksanaan penerbitan sertipikat melalui pemberian hak milik atas
tanah di Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin belum sepenuhnya sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 1 Tahun 2005 tentang SPOPP, karena terdapat penambahan persyaratan yang berupa fotocopy SPPT PBB tahun berjalan dan surat pernyataan mengenai jumlah bidang tanah yang telah dimiliki oleh pemohon, termasuk bidang tanah yang dimohon haknya. Selain itu, dari segi prosedur/alur kegiatan terdapat tahapan pengumuman data fisik dan data yuridis sebelum dikeluarkannya Surat Keputusan Pemberian Hak. Kegiatan tersebut tidak diatur dalam SPOPP. Kendala yang dihadapi dalam menerapkan SPOPP dalam penerbitan sertipikat, antara lain: kurangnya sumber daya manusia, tidak hadirnya tetangga batas pada saat dilaksanakan penunjukan batas dan pengukuran bidang tanah, belum terpasangnya tanda batas bidang tanah pada saat akan dilaksanakannya penunjukan batas dan pengukuran bidang tanah.