Keberadan wedi kengser di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dapat menimbulkan permasalahan. Permasalahan tersebut antara lain: terdapatnya ketidakpastian pemilikan hak atas tanah wedi kengser, ketidakteraturan penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan wedi kengser, serta terganggunya kelestarian fungsi lingkungan. Berdasarkan hal tersebut maka perlu dilakukan penelitian mengenai wedi kengser dengan fokus pembahasan ditinjau dari kemungkinan pemberian hak atas tanah di atas wedi kengser, penatagunaan wedi kengser serta koordinasi dalam pengelolaan wedi kengser.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode sampling yang digunakan adalah penarikan sampel bertujuan (purposive sampling). Sampel yang diteliti meliputi lokasi wedi kengser dan pihak yang mengusahakan wedi kengser. Data yang dihimpun adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui pengamatan, wawancara, sementara data sekunder diperoleh dari studi dokumen. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis dan dituangkan dalam bentuk deskriptif untuk dapat menjawab pertanyaan penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, terhadap wedi kengser dapat diberi hak atas tanah karena hal tersebut dimungkinkan
oleh peraturan perundang-undangan dan keadaan fisik wedi kengser yang sudah stabil. Peraturan yang memungkinkan diberikannya hak atas tanah di atas wedi kengser adalah PP Nomor 16 Tahun 2004, Keppres Nomor 32 Tahun 1990, dan RTRW Kabupaten/Kota. Sementara kestabilan fisik wedi kengser dibagi menjadi dua golongan, yaitu Golongan A dan Golongan B. Pemberian hak atas tanah dapat diberikan pada wedi kengser Golongan A. Kedua, penatagunaan wedi kengser telah dilaksanakan oleh kantor pertanahan dan instansi terkait antara lain melalui: (1) penetapan ketentuan pemanfaatan wedi kengser yang diberlakukan pada pemanfaatan wedi kengser berupa permukiman, (2) inventarisasi wedi kengser yang dilakukan pada wedi kengser berupa Tanah Kas Desa, (3) penertiban penguasaan dan penggunaan wedi kengser yang dilaksanakan pada wedi kengser yang penggunaannya tidak sesuai dengan rencana penggunaan awal, (4) pembangunan rusunawa yang bertujuan untuk menata penguasaan dan pemanfaatan wedi kengser di perkotaan, (5) penegasan batas daerah. Ketiga, koordinasi pengelolaan wedi kengser hanya dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan dan Dinas Kimpraswil. Namun, koordinasi tersebut hanya sebatas pemberian usulan pemanfaatan wedi kengser.